Gorontalo, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, akan memperjuangkan pembangunan terminal representatif di daerah itu.
"Sekian lama masyarakat merindukan terwujudnya terminal representatif di daerah ini, terbukti banyaknya aspirasi yang disampaikan melalui berbagai pertemuan bersama masyarakat," ujar Wakil Ketua DPRD Gorontalo Utara, dari fraksi PDI Perjuangan, Djafar Ismail, di Gorontalo, Kamis (31/5).
Diakuinya, hingga saat ini kabupaten itu belum memiliki terminal representatif.
Alhasil, khusus di pusat ibu kota kabupaten, kendaraan-kendaraan angkutan umum antar kota dan provinsi, hanya mangkal di terminal bayangan.
Publik di daerah itu kata Djafar, menyebutnya terminal bayangan, sebab terlihat deretan panjang angkutan umum menanti penumpang, namun sayang tempat mereka tidak terlokalisir dengan baik.
"Kami pun selaku wakil rakyat, berkeinginan kuat agar daerah ini segera memiliki terminal representatif, sebab dampaknya sangat luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah," ujarnya.
Djafar mengaku, DPRD akan ikut ambil bagian memperjuangkan pembangunan terminal di daerah itu, agar seluruh angkutan publik akan tertib melayani penumpang.
Apalagi keberadaan terminal penting, mengingat daerah itu merupakan lintas Sulawesi yang setiap harinya dilalui kendaraan dari dan ke Gorontalo, maupun ke daerah-daerah tetangga di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, Selatan dan Utara.
Hal yang sama diungkap Wakil Ketua DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukman Botutihe, yang mengaku, pembangunan terminal akan sangat menguntungkan daerah, khususnya di sektor pendapatan asli daerah (PAD)
.
Selain itu kata dia, terminal akan memudahkan masyarakat mengakses transportasi publik. Serta dipastikan tidak akan ada lagi angkutan umum yang parkir sembarangan menunggu penumpangnya.
Kehadiran terminal wajib menjadi skala prioritas pembangunan perekonomian di daerah ini, tambah Lukman.
"Jika tidak dimampui pembangunannya memanfaatkan APBD Kabupaten, maka pemerintah daerah diharapkan intensif menyampaikan permohonan pembangunan ke pemerintah provinsi atau pada Kementerian terkait di tingkat pusat," tambahnya.
