Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan, Dwi Ria Latifa membuktikan janjinya untuk berjuang bagi nasib tenaga PTT (Pegawai Tidak Tetap) dan tenaga honorer di Kepulauan Riau.
Baca: Bupati Winarti Siap Perjuangkan Honorer Jadi PNS
Pada Selasa (18/9), Anggota Komisi II DPR RI Dapil Kepulauan Riau, Dwi menggelar rapat kerja bersama Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPan RB), Kepala BKN (Badan Kepegawaian Negara), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Hal itu dalam rangka menindaklanjuti pengaduan para Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Tenaga Honorer kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau kepada perwakilan rakyat untuk diperjuangkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai mendapat titik terang.
Dwi meminta MenPan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ( BKN) untuk memperhatikan nasib PTT dan tenaga Honorer, yang tersebar di Provinsi Kepulauan Riau, dari Batam, Karimun, Tanjung Pinang, Natuna, Lingga, Bintan sampai Anambas, termasuk nasib guru yang masih berstatus honorer.
Menurut Dwi, para PTT dan tenaga Honorer tersebut sudah mengabdi belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun, namun belum diangkat sebagai ASN dan dengan status kepastian humum yang tidak jelas.
Dwi mengungkapkan, menerima begitu banyak aspirasi dari PTT dan tenaga Honorer di Kepri terkait nasib mereka yang jumlahnya sampai ratusan orang. Bahkan dirinya sangat prihatin ketika mendengar laporan ada seorang pegawai tenaga honorer di kepri sampai akhir hayatnya tidak tercapai cita-citanya menjadi ASN.
“Padahal sudah berangan-angan dan berharap bisa menjadi ASN,” ungkapnya.
Legislator Kepulauan Riau ini mengutarakan rasa keprihatinan kepada para PTT dan ASN Kepulauan Riau dihadapan rapat kerja bersama para Menteri. Dia memaparkan pristiwa tragis yang dialami seorang honorer yang sangat menginginkan menjadi abdi negara, namun tidak terwujudkan.
“Lebih tragisnya lagi, pegawai tenaga honorer tersebut sempat tiga hari sebelum meninggal dunia berpakaian selayaknya seorang ASN yang diangkat resmi dan berfoto dengan mengenakan pakaian PNS dan PIN Korpri PNS,” ungkapnya.
Oleh karena itu Dwi Ria Latifa meminta dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI tersebut agar persoalan pristiwa pegawai Honorer dan tenaga PTT di Kepri, dapat menjadi perhatian khusus dari Menpan RB, Kepala BKN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Ia mengharapkan persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan menyeluruh tanpa memunculkan persoalan baru.
“Kami tidak ingin Tenaga PTT, dan tenaga Honorer ini hanya memperoleh harapan palsu,” ujarnya.
Baca: Mendagri Beberkan Empat Masalah Honorer K2, Berikut Ini
Dwi Ria Latifa juga menyampaikan, dalam salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Menpan RB, BKN dan KASN, telah disepakati akan mengadakan rapat khusus bersama-sama dengan agenda tunggal membicarakan khusus tentang persoalan nasib tenaga PTT, dan pegawai honorer, dan sesegera mungkin menetapkan alokasi waktu khusus untuk membahasnya.
