Denpasar, Gesuri.id - Gubernur Bali I Wayan Koster siap mengumpulkan segenap pelaku pariwisata Bali untuk mengatasi masalah pariwisata Bali yang diobral murah untuk pasar turis Tiongkok. Dia siap untuk membuat regulasi untuk mencegah maraknya praktek "jual beli kepala' turis pasar Tiongkok yang merusak nama Bali.
Menurut Koster, pihaknya akan langsung turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. “Saya akan kumpulkan komponen pariwisata, termasuk PHRI,” ujar Koster kepada NusaBali menjelang jumpa pers terkait suksesnya pelaksanaan Annual Meeting IMF-World Bank 2018, di Gedung Praja Sabha Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Denpasar, Senin siang.
Koster tentu saja kager mendengar ada praktek jual murah obyek wisata di Bali. Dan dia sudah menganggap hal tersebut serius sehingga merasa perlu untuk berkoordinasi dengan PHRI dan stakeholder terkait lainnya.
“Kita koordinasi dengan PHRI. Kita harus tata dan buat sebuah regulasi nanti. Tapi, konsultasi dan koordinasi dulu dengan para pelaku pariwisata,” tandas Koster kemarin.
Baca : Krama Panjer Harus Tingkatkan Rasa Persaudaraan
Wagub Bali Cok Ace yang juga merupakan Ketua HHRI Bali, langsung bergerak dan menyelidiki praktek jual murah wisata Bali. Dia mendapati fakta bahwa paket tur yang dijual murah untuk Tiongkok tersebut sebesar Rp 600.000. “Kalau Rp 1 juta, mungkin masih masuk akal. Saya harus selidiki ini. Karena ini harus kita dapatkan datanya. Sangat murah ini, apa yang bisa paket tur ke Bali dibeli dengan Rp 600.000? Kecuali makannya nasi jinggo, hotelnya tidur 8 orang dalam satu kamar, mungkin bisa,” ujar Cok Ace.
Menurut Cok Ace, dirinya juga akan menyelidiki langsung terkait dengan kabar adanya pemaksaan kepada turis Tiongkok untuk berbelanja hanya di toko milik warga Tiongkok di Bali. “Apakah masalah itu karena sindikat atau memang ada persaingan di Tiongkok sendiri? Mungkin nanti perlu disiapkan kebijakan,” tegas tokph pariwisata asal Puri Agung Ubud, Gianyar ini.
Ketua DPD ASITA Bali, I Ketut Ardana, mengatakan praktek obral paket tur murah pariwisata Bali di Tiongkok sudah terjadi sejak lama. Tapi para pelaku pariwisata di Bali tidak bisa berbuat banyak. Salah satu kendalanya, karena tidak adanya payung hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda).
Ardana menyebut Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang Biro Perjalanan Wisata (BPW) yang tidak mengatur teknis harga produk (paket tur). “Travel meski mengantongi izin dan wajib menggunakan pramuwisata berlinsensi untuk tur,” ungkap Ardana
Baca : Jurus Jitu Wayan Koster Atasi Kemiskinan di Karangasem
Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, I Nyoman Nuarta, merasa khawatir dengan isu obral murah paket tur Bali di Tiongkok. Hal ini tentu dapat mengancam pariwisata Bali di masa depan. Bahkan bukan tidak mungkin akan muncul paket tur murah untuk turis bule lainnya.
Saat ini, Nuarta menjelaskan ada sekitar 1000 pemandu wisata untuk divisi Mandarin. Jumlah tersebut sesungguhnya cukup untuk menghandle wisatawan Tiongkok yang datang ke Bali. Namun, kenyataannya banyak guide Mandarin di bawah HPI Bali yang tidak dapat pekerjaan. “Hal ini ditengerai banyak travel dan pramuwisata liar yang merebut’ pekerjaan travel dan pramuwisata berlisensi,” sebut Nuarta.
