Makassar, Gesuri.id - Gubernur Sulawesi Selatan Prof HM Nurdin Abdullah (NA) menerima curhat para honorer ketegori dua (K2) asal Kabupaten Pangkep, Kamis (13/9).
Baca: Lukman: MenPAN-RB Baru Bisa Tuntaskan MasalahHonorer K2
Mereka mengadu atas ulah Bupati Pangkep yang enggan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak sebagai syarat mereka diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Laporan yang diterima NA, sekitar 600 honorer K2 yang menjadi korban 'tanda tangan' bupati.
Menanggapi hal tersebut, Nurdin pun bersedia menggantikan tanda tangan Bupati.
"Jika dibolehkan Menteri Pan RB, saya pi yang tanda tangan. Saya koordinasi dulu ke pusat. Ini ada miss. Mungkin Bupati Pankep ragu. Insya Allah ada jalannya," kata Nurdin.
Namun, dalam persoalan kepegawaian ini, Nurdin tidak melibatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Sulsel. Dia meminta bantuan BKD Pemda Bantaeng.
Baca: Utut: Pemerintah Akan Selesaikan Status Honorer K2
"Saya rasa ini bisa diselesaikan orang BKD Bantaeng, saya belum melihat keuletan di Pemprov," katanya.
Kepala BKD Bantaeng H Asri saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel mengaku siap melaksanakan perintah Gubernur Sulsel.
