Jakarta, Gesuri.id - Politikus PDI Perjuangan, Pandapotan Sinaga menyatakan banyak warga Jakarta yang meminta keberadaan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA). Hal itu karena warga merasakan manfaat yang sangat besar dari keberadaan RPTRA di tengah-tengah lingkungan permukiman padat penduduk.
Baca: Pandapotan: Soal Kali Item, Anies Abaikan Waktu Enam Bulan
“Seperti permintaan warga Rawasari, Jakarta Pusat, mereka meminta adanya RPTRA di wilayahnya. Karena memang idealnya, satu RW memiliki satu RPTRA, supaya ada tempat bermain anak-anak. Tempat beraktivitas warga, olahraga. Kita kan kewalahan kalau tidak ada tempat bermain dan beraktivitas,” kata Pandapotan, belum lama ini.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI segera menghidupkan kembali pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di Jakarta. Program tersebut dihentikan karena Pemprov DKI berencana membangun taman maju bersama (TMB) untuk penambahan ruang terbuka hijau (RTH).
Untuk itu, dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) DKI 2018, DPRD DKI telah menyetujui anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk pembangunan 46 RPTRA.
Kepala Dinas PPAPP DKI, Tuty Kusumawati menerangkan pada APBD Penetapan DKI 2018, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 1,2 miliar untuk pembangunan 48 RPTRA. Namun dalam pembahasan KUPA-PPAS DKI 2018, pihaknya mengajukan usulan pengurangan anggaran sebesar Rp 236 juta dari pagu yang ditetapkan di APBD Penetapan.
“Kami minta dikurangi. Pengurangan anggaran ini kami lakukan karena pembangunan dua RPTRA yang kita usulkan sebelumnya tidak jadi dibangun tahun ini,” papar Tuty.
Seperti diketahui, Gubernur DKI, Anies Baswedan sempat memutuskan untuk menghentikan pembangunan RPTRA di Jakarta. Anies juga tidak memasukkan pembangunan RPTRA dalam program pembangunan DKI pada anggaran 2019.
Baca: 'Pil Pahit' Kebijakan Rusun DKI Jakarta, Legislator Kecewa
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mengganti RPTRA dengan pembangunan TMB. Tahun ini, dianggarkan Rp27 miliar untuk 10 TMB di bawah tanggung jawab Dinas Kehutanan dan Pemakaman DKI.
