Ikuti Kami

Pelanggaran HAM Tidak Kenal Kedaluwarsa

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada tahun 1998 tidak mengenal kedaluwarsa. 

Pelanggaran HAM Tidak Kenal Kedaluwarsa
Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarta Danusubroto.

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarta Danusubroto menegaskan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada tahun 1998 tidak mengenal kedaluwarsa. 

Pernyataan ini didasari oleh permintaan keluarga mahasiswa Universitas Trisaksi yang menjadi korban tragedi 1998. Mereka terus mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan meminta maaf kepada keluarga korban.

Baca: Eva: Pengentasan Pelanggaran HAM Dihalangi Pendukung Prabowo

"HAM tidak mengenal kedaluwarsa jadi para planggar HAM anytime bisa diproses," tegas Sidarta saat menhadiri acara Focus Group Discusaion (FGD) 'Mengungkap Fakta Tragedi 12 Mei 1998' di Media Center Jokowi-Ma'rif Amin, Jalan Cemara nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (8/2).

Kepada wartawan, Sidarta menceritakan saat dia menjabat sebagai Ketua Panitia Khusus Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) pada tahun 2004 lalu. Dia mengukapkan, apa yang menjadi tuntutan para keluarga korban tragedi 1998, semuanya tertuang dalam UU KKR. 

"Jawabannya itu ada di UU KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, saya ketua Pansus," ujar Sidarta.

Sayangnya, mantan ajudan terkahir Presiden RI Soekarno ini tak berhasil mempertahankan UU KKR. Dia yang saat itu menjadi anggota Komisi I DPR RI pun harus rela menerima kenyataan bahwa UU KKR yang telah diundang pada tanggal 6 September 2004 itu dicabut pada 2006, melalui keputusan Mahkamah Konstitusi, karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

"Sesungguhnya kalau UU KKR ada, itu suatu jawaban dari keluarga korban. Mengenai restitusi, mengenai konpensasi, menenai permintaan maaf, itu ada semua ada disitu," ungkapnya.

Sidarta yang pernah menjabat sebagai Kapolda Sumatra Bagian Selatan dan Kapolda Jawa Barat di era Orde Baru itu mengatakan agak sulit menghidupkan kembali UU KKR. Pasalnya, banyak dari pelaku, saksi, dan korban peristiwa 1998 yang sudah meninggal dunia. 

Kondisi ini berbeda jika dibandingkan ketika UU KKR ada. Sidarta mengatakan, saat itu semua pelaku, saksi, dan korban masih ada, bahkan semuanya dipanggil untuk memberikan keterangan. "Tapi kalau skrng ini digelar kembali, saksi, pelaku, korban sudah tidak ada semua, sebagain besar sudah tidak ada semua," katanya.

Meskipun demikian, Sidarta berharap dengan terbentuknya Dewan Kerukunan Nasional, apa yang menjadi tuntutan keluarga korban 1998 selama ini bisa terpenuhi. 

Baca: Budiman: Ada yang Halangi Jokowi Ungkap Kasus HAM

"Saya harapkan ini kan jadi suatu lembaga yang mampu menampung jeritan keluarga korban. Saya harapakan itu. Artinya ada satu sikap, ada satu pengakuan dari negara mengenai pelanggaran HAM itu dan juga yah ada konpensasi," pungkasnya.

Adapun Dewan Kerukunan Nasional memiliki misi yang lebih luas dari UU KKR di mana tak hanya menangani, menyelesaikan kasus-kasus masa lalu tetapi juga kasus masa kini, dan termasuk juga melakukan fungsi pencegahan untuk konflik-konflik skala nasional di masa depan.

Quote