Jakarta, Gesuri.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Soedjono angkat bicara terkait kritikan Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan bicara soal bagi-bagi sertifikat tanah di era Jokowi, yang melibatkan banyak pihak.
PDI Perjuangan kata Nusyirwan mengungkapkan pembagian sertifikat tanah merupakan arah kebijakan Jokowi.
Baca: Konflik Tanah Astra Ksetra, Henry Yoso Surati Kemenkeu
"Yang penting kebijakannya dan dikerjakan," kata kepada wartawan, Senin (15/10/2018).
Nusyirwan mengamini banyak pihak yang berperan dalam bagi-bagi sertifikat tanah kepada rakyat. Dia mengatakan dalam sistem tata kelola pemerintahan yang benar, semua hasil akhir program di bidang apa saja, seperti sertifikasi tanah, sebelum dibagikan kepada rakyat, melalui proses mekanisme sesuai aturan.
Namun yang penting, kata Nusyirwan, adalah political will Presiden Jokowi untuk membagi-bagikan hak tanah kepada rakyat.
"Yang penting menjadi perhatian dari apa yang dilakukan Presiden Jokowi adalah 'arah kebijakannya', seperti kebijakan pembangunan infrastruktur, termasuk juga program sertifikasi tanah rakyat," ujarnya.
Baca: Sri Sumarni Serahkan 300 Sertifikat Tanah untuk Rakyat
"Untuk bidang-bidang tertentu yang menurut Presiden Jokowi membutuhkan perhatian, di situlah muncul kebijakan, wajar pula kalau saya menanyakan kenapa program tersebut tidak dilaksanakan pada pemerintahan sebelumnya, pembangunan infrastruktur, sertifikasi tanah, Kartu Indonesia Sehat, dan lain-lain," imbuh Wakil Rakyat dari dapil Jawa Tengah VI ini.
Sebelumnya Ferry bicara soal bagi-bagi sertifikat tanah di era Presiden Jokowi. Ferry menilai aksi bagi-bagi sertifikat tanah itu seolah-olah menutupi peran pihak-pihak lain yang terlibat.
