Landak, Gesuri.id - Anggota DPR RI Komisi II fraksi PDI Perjuangan dapil Kalimantan Barat 1 Drs. Cornelis, M.H menyambangi desa Sompak di Kecamatan Sompak dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat, serta pembinaan kepada kader posyandu demi mengatasi permasalahan stunting di desa Sompak, Rabu (20/7).
Baca: Jakarta Dipimpin Anies, Untaian Retorika Nol Aksi & Eksekusi
Kegiatan reses tersebut berlangsung di aula desa Sompak dan dihadir oleh dr. Karolin Margaret Natasa Bupati Landak Periode 2017-2022, kepala puskesmas Sompak, kades Sompak, PAC PDI Perjuangan Sompak, ketua Repdem PAC Sompak dan anggota, kader Posyandu, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa Sompak.
Dalam kesempatan tersebut Cornelis mengatakan bahwa kedatangannya di desa Sompak selain menyerap aspirasi masyarakat, juga untuk bertemu para kader Posyandu Sompak untuk menangani permasalahan stunting di sini.
"Dalam menangani stunting ini, saya melakukan pendekatan dan memberikan arahan serta informasi kepada para kader Posyandu, dengan demikian dapat diarahkan apa-apa yang harus dilakukan untuk mengatasi stunting ini. Selain itu saya juga akan memberikan sedikit bantuan untuk memberikan makanan tambahan untuk balita," ujar Cornelis.
Cornelis juga menyampikan situasi negara saat ini belum stabil, karena dunia mengalami Pandemi COVID-19 termasuk Indonesia. Maka dari itu, ia mengajak gotong-royong membangun mengatasi masalah-masalah masyarakat, termaksud permasalahan stunting ini.
"Stunting ini jangan kita anggap remeh, karena hal ini juga sangat mempengaruhi generasi kita yang akan, jangan sampi kita mewariskan generasi kerdil kepada anak-anak. Maka dari itu inilah salah satu tantangan kita untuk menyelamatkan generasi penerus. Stunting ini disebabkan kurangnya diberikan makanan yang bergizi, karena pemberian gizi kepada anak dimulai dari dalam kandungan sampai ke umur 1000 hari," terang Cornelis.
Baca: Watubun: Romanus Mbaraka Lakukan Pembohongan Publik
Tidak Lupa, Cornelis mengingatkan kepada masyarakat sompak untuk persiapan pemilu 2024, karena Masalah pemilu ini memang urusan komisi II, oleh karena itu data-data pribadi jangan sampai salah, agar pendataan sebagai pemilih dapat di tetapkan.
"Saat ini KPU dan Bawaslu sudah mulai bekerja, jadi data penduduk itu kepala desa harus betul-betul mendatanya dengan teliti, jangan sampai orang orang kita tidak bisa memberikan hak pilih. Pemilu 2024 nanti yang Pertama dilaksanakan pemilihan persiden dan wakil persiden, Pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten Kota pada Februari 2024, sedangkan Pemilihan kepala Daerah dari Gubernur, wali kota atau Bupati berdasarkan hasil Pemilu 2024, yang akan diselenggarakan pada November 2024," tutup Cornelis.
Kontributor: yogen sogen
