Ikuti Kami

Selasa, Surat Presiden Soal Baiq Nuril Dibacakan

Rencananya surat tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa (16/7).

Selasa, Surat Presiden Soal Baiq Nuril Dibacakan
Ilustrasi. Surat Presiden soal Baiq Nuril.

Jakarta, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima surat dari Presiden RI, Joko Widodo terkait dengan permohonan pemberian amnesti kepada tersangka UU ITE, Baiq Nuril. Rencananya surat tersebut akan dibacakan dalam Rapat Paripurna pada hari Selasa (16/7).

"Besok pagi langsung di Paripurna saya masukkan dan dibacakan suratnya dalam Paripurna," ungkap Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar saat dihubungi wartawan, Senin (15/7).

Menurut Indra, pihak Setjen DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi sekitar pukul 17.15 WIB. Surat itu kemudian diteruskan ke Ketua DPR Bambang Soesatyo.

"Suratnya sudah saya teruskan ke Ketua DPR," ujar Indra.

Surat tersebut pun langsung diunggah ke akun instagram milik anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Dalam surat itu, Jokowi mengatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Baiq Nuril menimbulkan simpati dan solidaritas yang meluas di masyarakat.

Selain itu, masyarakat berpendapat bahwa pemidanaan terhadap Baiq Nuril bertentangan dengan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat.

Mengingat sudah tidak ada lagi upaya hukum yang dapay dilakukan melalui proses peradilan, Presiden Jokowi mengharapkan kesediaan DPR untuk memberikan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti.

Dalam keterangan fotonya, Rieke yang selama ini mendampingi Baiq Nuril pun mengucapkan terima kasih atas kerja cepat Presiden Jokowi.

"Perlahan tapi pasti, terima kasih presiden @jokowi dalam surat dikirimkan ke DPR sore ini," tulis Rieke.

Untuk diketahui, berdasarkan Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, amnesti dan abolisi merupakan kewenangan presiden selaku kepala negara. Kendati demikian, Presiden membutuhkan pertimbangan dari DPR.

Sebelumnya, kasus yang menimpa Baiq Nuril berawal dari perbincangannya dengan Kepsek M 2012.

Dalam perbincangan itu, Kepsek M menceritakan tentang hubungan badannya dengan seorang wanita yang juga dikenal Nuril. Merasa dilecehkan, Nuril merekam perbincangan tersebut.

Pada 2015, rekaman itu beredar luas di masyarakat Mataram dan membuat Kepsek M geram. Kepsek lalu melaporkan Nuril ke polisi karena merekam dan menyebar rekaman tersebut.

MA lewat putusan kasasi pada 26 September 2018 menghukum Baiq Nuril 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

Vonis hukuman itu diberikan sesuai dengan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 juncto Pasal 45 Ayat 1 UU Nomor 11/2008 tentang ITE.

Belakangan, Baiq Nuril mengajukan PK, tetapi ditolak oleh MA.

Quote