Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menepis anggapan bahwa usulan pencairan dana kelurahan berkaitan dengan tahun politik menjelang Pemilu 2019. Menurutnya, usulan dana kelurahan memang sudah muncul sejak lama.
Baca: Hasto: Dana Kelurahan, Kebijakan Aspiratif dan Solutif
"Ya kalau dikait-kaitkan politik ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan semua pasti diisukan kok dekat dengan pilpres," kata Tjahjo, Senin, (22/10).
Tjahjo menerangkan usulan dana kelurahan ini sudah muncul sejak dua tahun lalu. Hal itu, kata dia, berasal dari keluhan beberapa wali kota dan bupati yang menginginkan kelurahan diberikan dana seperti desa.
"Tapi kan kemarin konsentrasi kami ke dana desa dulu. Nah sekarang baru memikirkan kelurahan tapi stimulan," terangnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menuturkan dana kelurahan ini masih dalam pembahasan Kementerian Keuangan dan DPR. Ia menegaskan, intinya dana kelurahan ini punya mekanisme yang tak sama dengan dana desa.
"Karena kelurahan adalah SKPD, sudah punya pos anggaran dari Pemda baik tingkat satu maupun tingkat dua. Percepatan pemerataan dan percepatan kesejahteraan," tuturnya.
Menurut Tjahjo, kebijakan ini tidak tiba-tiba diputuskan. Ia mengatakan sudah ada kajian soal kondisi riil di lapangan terkait pengembangan kelurahan.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini mengatakan ada beberapa kelurahan yang memang memiliki anggaran kecil. Karena itu, alokasi dana kelurahan dinilai penting guna menunjang pemerataan pembangunan di pemerintahan kota.
Baca: Arteria Ajak Stop Polemik Dana Kelurahan, Berpikir Solutif
"Saat ini ternyata sejumlah kelurahan yang memang minim anggarannya dan belum mampu menempatkan sebuah posisi sebagai kelurahan di suatu kota, baik menyangkut sarana dan prasarananya maupun fasilitas umumnya," kata Tjahjo.
