Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan memberikan pandangannya terkait persoalan kurikulum dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset & Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, Senin (23/8).
Putra mengungkapkan, berdasarkan data Kemendikbud Ristek terlihat bahwa penggunaan kurikulum berdasarkan proses pembelajaran yaitu ketika Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) adalah 21 % kurikulum mandiri, 39 % kurikulum nasional, dan 40% kurikulum darurat.
Baca: Bupati Zahir Pastikan Paket Sembako Diterima Korban Banjir
Sedangkan saat Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT), kurikulum mandiri yang dipakai 24 %, kurikulum nasional 46 % dan kurikulum darurat 31 %. Angka prosentasi itu rata- rata sama saat digunakan di satuan pendidikan setiap level jenjang.
"Tentu melihat prosentase tersebut terjadi jurang yang lebar, Big Gap antara generasi anak didik di masa pandemi dengan generasi anak didik sebelum pandemi. Hal ini tentunya menjadi ancaman di kemudian hari jika tidak segera dicarikan solusinya," ujar Putra.
Memang, sambung Politisi PDI Perjuangan itu, kurikulum darurat tidak wajib dipilih untuk diajarkan. Namun para guru tidak memiliki pilihan lain di tengah keterbatasan, dengan terpaksa melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri, semisal dengan mengajarkan hal paling esensial atau berfokus pada mata pelajaran tertentu saja.
Dengan begitu, banyak kompetensi dasar yang tidak dapat diajarkan secara tuntas dan mempengaruhi pemahaman anak didik terhadap materi yang diberikan.
Baca: Putra Ajak Ratusan Keluarga Jadi Agen Penangkal COVID-19
"Kondisi ini tentu saja menunjukan bahwa Kemendikbud perlu memiliki exit strategy yang baik dalam mengatasi gap pendidikan yang lebar tadi. Jangan hanya dengan menyerahkan sepenuhnya kepada guru untuk melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri tanpa benar-benar merumuskan grand design dari kurikulum darurat tersebut," tegas Putra.
Semestinya, lanjut Putra, ada acuan pembobotan dalam kurikulum darurat tersebut, yang dapat diterapkan oleh semua tenaga pendidik di semua jenjang pendidikan.
"Hal itu penting, agar saat pandemi ini selesai gap pendidikan bisa diatasi dengan baik," pungkasnya.
