Jakarta, Gesuri.id – Politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tak membiarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bekerja sendiri.
Pernyataan Adian ini menanggapi sikap Presiden Joko Widodo yang memarahi pada para menterinya beberapa waktu lalu.
“Ada yang menarik dari pernyataan presiden waktu itu, yaitu rasa harus sama. Boleh beda hitungan, tetapi jangan sampai beda rasa,” kata Adian di Jakarta, Kamis (23/7).
Baca: Sst, Adian Pernah Ditawari Kursi Menteri Kabinet Jokowi
Pentolan aktivis'98 kemudian mengistilah hubungan presiden dengan para menteri, ibarat orang yang sedang berpacaran.
"Dengan pacar, kalau sampai beda rasa enggak akan langgeng. Jadi, jangan sampai presiden bilang ini krisis, menterinya bilang enggak," ucapnya.
Adian juga mengingatkan, para menteri sebagai pembantu presiden harus bekerja lebih maksimal. Jangan malah yang terjadi sebaliknya, presiden bekerja luar biasa, sementara para menteri bekerja seakan tak ada masalah genting yang terjadi.
"Ibaratnya, jangan sampai Presiden Jokowi terus berkeliling, menterinya main golf. Jadi, rasa itu harus sama," katanya.
Adian kemudian memaparkan soal pertumbuhan ekonomi. Sejumlah pihak memaparkan angka yang berbeda. Namun, pada dasarnya sepakat bahwa kondisinya akan sangat tidak baik.
Misalnya, ada yang memperkirakan berada di angka -3, kemudian ada pula yang menyebut -5 atau pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua diprediksi di angka nol.
"Ini kan beda-beda angka pertumbuan ekonomi, tetapi kesimpulannya tak lebih dari nol. Jadi, bisa minus 1, ke bawah," katanya. Contoh lain soal data pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut Kementerian Tenaga Kerja kata Adian, terdapat sekitar 1,7 juta lebih yang di PHK.
Baca: Normal Baru, Presiden: Kuliah Daring Sebuah Keniscayaan
Namun, kemenaker menggarisbawahi bahwa tidak semua perusahaan melaporkan PHK yang diambil.
"Angka ini beda dengan Kadin, dimana disebut 6-7 juta orang di PHK. Dua angka ini beda, mana yang mau dipegang? Menurut saya pegang angka kadin dulu. Karena lebih baik menghitung kesulitan itu besar, agar sanggup mempersiapkan diri," katanya.
Adian juga memaparkan data lain, bahwa Kementerian Koperasi dan UKM menyebut ada sekitar 62 juta unit usaha UKM. Namun setelah pandemi, ILO menyebut 70 persen usaha mikro, kecil dan menengah berhenti berproduksi
