Ikuti Kami

Ahok: Rincian Komponen Riil Harus Masuk dari Awal

Banyak SKPD DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran dengan benar.

Ahok: Rincian Komponen Riil Harus Masuk dari Awal
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Jakarta, Gesuri.id - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, agar seluruh komponen mudah dikontrol maka rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran seharusnya sudah disusun dan dimasukan sejak awal ke dalam sistem e-budgeting DKI Jakarta. 

Baca: Ahok Sebut Gubernur Anies Terlalu Pintar 

Hal itu diungkapkan Ahok menanggapi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI Jakarta yang tidak memasukkan anggaran sebenarnya ke dalam sistem e-budgeting saat menyusun anggaran 2020. 

"Harus (dimasukan) semasa dari awal dan jadi mudah kontrolnya," ujar Ahok dilansir dari Kompas, Kamis (31/10). 

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya. Sebab, rincian komponen ini sudah dimasukan ke dalam sistem e-budgeting. 

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up). 

"Bisa tahu beli apa saja, dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua tidak bisa asal masukkan," kata Ahok. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan sebelumnya mengakui, penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 tanpa menyusun rincian komponen riil untuk setiap mata anggaran. KUA-PPAS merupakan cikal bakal rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).

Mahendra mengatakan, prosedurnya adalah komponen riil anggaran baru disusun setelah dokumen KUA-PPAS ditandatangani, yakni saat menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA). Sementara dalam sistem e-budgeting, sebelum penyusunan KUA-PPAS wajib ada detail  komponen anggaran agar komponen itu bisa dianggarkan dalam APBD yang disahkan. 

Baca: Anies Tak Bisa Menafikan Sistem Anggaran Warisan Ahok

Karena itu, setiap SKPD menyusun komponen anggaran berdasarkan harga perkiraan sementara (HPS) kegiatan serupa tahun-tahun sebelumnya, bukan komponen anggaran riil yang dibutuhkan untuk 2020. "Bukan (anggaran sesungguhnya), akan diperbaiki," tutur Mahendra, Rabu kemarin.

Quote