Kulon Progo, Gesuri.id - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat mengawasi distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat menyebabkan petani kesulitan mendapat pupuk saat memasuki masa tanam.
Akhid mengatakan DPRD Kulon Progo sering mendapat aduan dari petani Kulon Progo bahwa terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi.
"Tidak dapat kita pungkiri bahwa sektor pertanian adalah penopang pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo yang tidak terpengaruh pandemi COVID-19. Sehingga, kami mendorong Pemkab Kulon Progo mengawasi distribusi pupuk bersubsidi kepada petani, jangan sampai ada kelangkaan pupuk di tingkat petani," harapnya di Kulon Progo, Rabu (8/12).
Baca: Dhito Kirim Bantuan ke Korban Erupsi Gunung Semeru
Ia mengatakan petani juga mengeluhkan tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi yang disusun kelompok tani.
"Kami minta Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengevaluasi kembali kebutuhan pupuk bersubsidi di Kulon Progo. Jangan sampai berpengaruh pada produksi padi di Kulon Progo," harapnya.
Ia mengatakan petani juga mengeluhkan tidak bisa mendapatkan pupuk sesuai yang dituangkan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) penerimaan pupuk subsidi yang disusun kelompok tani.
"Kami minta Pemkab Kulon Progo melalui Dinas Pertanian dan Pangan mengevaluasi kembali kebutuhan pupuk bersubsidi di Kulon Progo. Jangan sampai berpengaruh pada produksi padi di Kulon Progo," harapnya.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mendapat keluhan dari petani yang kesulitan menggunakan kartu tani dalam membeli pupuk bersubsidi sehingga petani mau tidak mau membeli pupuk non subsidi.
"Kami minta Dinas Pertanian dan Pangan mendampingi petani dalam pembelian pupuk bersubsidi. Jangan sampai petani ini semakin sulit pada masa pandemi COVID-19," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Aris Nugroho mengatakan pengawasan pupuk bersubsidi dilaksanakan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di bawah koordinasi Bagian Perekonomian Setda Kulon Progo.
Baca: Akhid Harap Dinas Pariwisata Segera Manfaatkan Plaza Kuliner
Komisi pengawas ini terdiri dari OPD teknis, yakni Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan UKM, serta lintas intansi seperti Kejaksaan dan Polres Kulon Progo.
"Pengawasan dilaksanakan secara terpadu dan rutin," katanya.
Aris juga menjamin ketersediaan pupuk Urea, SP36 dan organik aman hingga akhir tahun. Bahkan Phonska ada tambahan alokasi sebesar 407 ton untuk Desember ini. Penambahan ini dialokasikan di kecamatan yang masuk musim tanam di Sentolo, Pengasih, Panjatan, Wates dan Temon.
"Petani yang kesulitan menggunakan kartu tani, silakan datang ke kantor BRI terdekat untuk minta diaktifkan," imbaunya.
