Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo menanggapi aksi mogok massal pelaku wisata di Labuan Bajo.
Menurut politisi asal Nusa Tenggara Timur itu aksi mogok pelaku wisata di Labuan Bajo dipicu oleh dua hal, yaitu: pertama, karena kenaikan tarif ke Taman Nasional Kawasan Wisata Komodo yang naik drastis 3,75 juta rupiah yang menimbulkan shock bagi pelaku wisata di Labuan Bajo yang mengkhawatirkan akan berkurangnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo.
Baca: Audit Formula E Kacau! Pemprov DKI Tak Transparan Sejak Awal
Hal itu disampaikan Andreas melalui rilis yang diterima gesuri.id, Selasa (2/8/22).
Menurutnya kenaikan tarif itu yang tentunya akan berimbas pada pelaku wisata dan ekraf yang baru saja mulai pulih dari situasi pandemi dengan mulai kembali ramainya kunjungan wisata ke Labuan Bajo.
"Kekhawatiran ini wajar, karena para pelaku wisata dan ekraf di Labuan Bajo sebagaimana pelaku wisata daerah lain benar-benar terpukul oleh pandemi," ungkapnya.
Kedua, meskipun demonstrasi menentang kenaikan tarif ke kawasan TN Komodo ini sudah dijawab dengan ditetapkannya kunjungan ke pulau Rinca tetap dengan tarif yang berlaku, artinya tidak ada kenaikan.
Namun tarif masuk ke pulau Padar dan Komodo tetap dinaikan menjadi 3,75 juta rupiah dengan alasan untuk kepentingan konservasi yang berbiaya mahal, sebagaimana penjelasan pemda NTT.
Akan tetapi, penjelasan ini nampaknya tidak menyurutkan aksi mogok massal pelaku wisata.
Soal urgensi konservasi untuk pulau Komodo dan Padar saya kira kita semua sepakat, karena memang ini untuk kepentingan keberlanjutan hidup biawak purba varanus comodensus dan habitat aslinya di Komodo dan Padar.
Lanjut Andreas namun, penyebab mogok massal ini juga nampaknya dipicu juga oleh ketidakpercayaan pelaku wisata akan motif alasan kenaikan tarif dengan diberikan hak monopoli oleh Pemda NTT kepada BUMD Flobamora untuk menetapkan tarif dan mengelola Taman Nasional Komodo.
Dirinya berharap Pemda NTT dan perwakilan organisasi organisasi pelaku wisata perlu duduk bersama untuk mencari solusi demi menghentikan aksi-aksi demo di Labuan Bajo.
Baca: Ahok: Buang Waktu Saja Polisikan Pengacara Brigadir J
Situasi Labuan Bajo dengan suguhan aksi aksi demo merupakan suguhan yang buruk bagi wisatawan dan negatif campaign untuk Labuan Bajo-Flores.
"Kalau demo mogok massal ini berlangsung terus, lama kelamaan wisatawan enggan dan tidak nyaman berkunjung ke Labuan Bajo-Flores. Untuk itu, saya sebagai anggota Komisi X yang membidangi Pariwisata dan wakil rakyat dari Dapil NTT-1 akan meminta Komisi X untuk mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang Kemenparekraf, Perwakilan Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Badan Pelaksana Ototita Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) dan PT Flobamora pada massa sidang yang akan datang," tegasnya.
Kontributor: Fransiska Silolongan
