Ikuti Kami

Anggaran RS Tipe A di Kalteng Diperkirakan Rp1 Triliun

"Perkiraan anggaran itu merupakan hasil dari pertemuan Pemprov Kalteng dengan sejumlah Kementerian di Jakarta baru-baru ini, kata Jubair.

Anggaran RS Tipe A di Kalteng Diperkirakan Rp1 Triliun
Anggota Komisi A DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Jubair Arifin .

Palangka Raya, Gesuri.id - Anggota Komisi A DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Jubair Arifin menyatakan, anggaran untuk pembangunan rumah sakit (RS) tipe A, seperti yang direncanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat diperkirakan membutuhkan sebesar Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

"Perkiraan anggaran itu merupakan hasil dari pertemuan Pemprov Kalteng dengan sejumlah Kementerian di Jakarta baru-baru ini, kata Jubair di Palangka Raya, Senin (18/2).

"Jadi sangat tepat pembiayaan membangun RS tipe A itu menggunakan skema kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Kalau dari APBD Kalteng, memerlukan waktu yang sangat lama untuk merealisasikannya," ujarnya.

Meski begitu, wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan(Dapil) III meliputi Kabupaten Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara itu mengingatkan bahwa skema KPBU tidak mudah, karena membutuhkan data dan perencanaan yang matang serta akurat.

Jubair mengatakan, untuk merealisasikan pembiayaan skema KPBU itu harus meyakinkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementrian BUMN.

"Kalau RS tipe A itu selesai dibangun melalui skema KPBU, Pemprov Kalteng akan mengoperasikannya dan harus mencicil sekitar 15 sampai 20 tahun. Kalau tidak mampu membayar, maka Dana Alokasi Umum (DAU) Kalteng dipotong langsung oleh Pemerintah Pusat," ujarnya.

Adanya pemotongan DAU itu yang membuat PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) selaku perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, berani menjamin pembangunan RS tipe A melalui skema KPBU.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan pembangunan RS tersebut belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, Pemprov Kalteng masih harus mempersiapkan data dan menyusun perencanaan secara akurat.

"Itu sangat penting agar sejumlah Kementerian yakni meyakinkan Kementerian itu yang paling sulit. Jadi, pada 2019, perkiraan saya masih pada penganggaran di APBD perubahan terkait penyusunan perencanaan itu," kata Jubair.

Quote