Ikuti Kami

Anies Akan Hapus Dinas PE, DPRD: Boleh Jika Efektif-Efisien

DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji usulan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Anies Akan Hapus Dinas PE, DPRD: Boleh Jika Efektif-Efisien
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono.

Jakarta, Gesuri.id - Pemprov DKI Jakarta berencana membubarkan Dinas Perindustrian dan Energi (PE). Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang pembinaan dan penataan perangkat daerah.
 
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pembubaran Dinas PE karena tidak memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018. Selain itu, rumpun urusan perindustrian dianggap lebih dekat dengan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).

Baca: Anies Disamakan dengan Ahok? Gembong: Tentu Tidak!

Namun Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta bakal mengkaji usulan perombakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Fraksi PDI Perjuangan bakal mengizinkan perubahan bila efektif dan efisien.
 
"Ya, kemarin kan Pak Anies baru membacakan rencana revisi perda. Kita lihat dulu arahnya mau ke mana. Sepanjang itu untuk efisiensi dan efektivitas kerja kami oke," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan Gembong Warsono, Jakarta, Selasa (25/6), dilansir dari detik.com.
 
Gembong menyebut perubahan SKPD tak mudah. Perlu pembahasan panjang terkait perpindahan pegawai, anggaran hingga program kerja. 

"Ini pembahasannya akan panjang dan dalam. Bagaimana programnya supaya tetap fokus, efisien, dan efektif. Karena yang terdampak nantinya bukan cuma anggaran. Pasti ada banyak hal yang terdampak," ungkap dia.
 
Menurutnya, salah satu yang penting dibahas ialah manajemen perpindahan kepala bidang. Dia mewanti-wanti perpindahan pegawai hingga kepala bidang jangan sampai menimbulkan kecemburuan.
 
"Soal manajemennya, aparaturnya. Pokoknya semuanya jangan sampai ada kecemburuan," ujar dia.

Baca: Legislator Sesalkan Anies Coret Rusun Ahok, Warga Terancam
 
Adapun Dinas Pariwisata akan menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pertimbangannya, peningkatan kewirausahaan yang kreatif dan produktif serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
 
"Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif dan mendukung terwujudnya Kepulauan Seribu dan kota tua sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)," ujar Anies.
 
Mantan Mendikbud ini menyebut penataan ini agar SKPD tersebut lebih tepat fungsi, ukuran, dan sinergis.

Quote