Ikuti Kami

Ansy: Atasi Krisis Sampah & Perkuat Ketahanan Bencana! 

Postur anggaran KLHK harus mencerminkan SENSE OF CRISIS tentang melonjaknya sampah.

Ansy: Atasi Krisis Sampah & Perkuat Ketahanan Bencana! 
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema). (Foto: Istimewa)

Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) menyoroti postur anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Ansy mengungkapkan, pada 2021 anggaran KLHK mengalami penghematan sebesar Rp. 519,378 miliar.  Dari semula sebesar Rp. 7,957 triliun, turun menjadi Rp. 7,473 triliun. 

"Setelah mengamati realokasi anggaran dan refocusing kegiatan KLHK, saya menggarisbawahi dua pokok penting terkait postur anggaran KLHK," ujar Politisi PDI Perjuangan itu. 

Baca: Hendrar Prihadi & Tjhai Chui Mie Terima Anugerah Pers 

Pertama, ungkap Ansy, postur anggaran KLHK harus mencerminkan SENSE OF CRISIS tentang melonjaknya sampah. Dengan begitu, anggaran yang ada bisa memberi dukungan finansial penuh terhadap upaya penyimpanan dan pengolahan sampah. 

"Saat ini kita mengalami krisis sampah. Indonesia menjadi negara kedua penghasil sampah terbanyak di dunia, setelah China," ujar Ansy. 

Pada 2019, sambung Ansy, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 66-67 juta ton atau meningkat tiga juta ton dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 64 juta ton. 

Apalagi di tengah pandemi. Ansy mengungkapkan terdapat tren kenaikan sampah plastik, limbah rumah tangga, juga ancaman limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3), terutama limbah sampah infeksius Covid-19. 

Bahkan, lanjut Ansy, penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menemukan, komposisi sampah plastik dan sampah medis meningkat tajam sejak pandemi Covid-19. 

"Namun, situasi krisis ini belum tercermin dalam penyusunan anggaran KLHK tahun 2021," tegas Ansy. 

Dia pun menjelaskan, anggaran untuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (DASHL) sebesar Rp. 2 triliun, untuk Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp. 1,7 triliun. 

Di lain pihak, anggaran untuk Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Beracun dan Berbahaya (PSLB3) berada di angka Rp. 244 miliar dan Ditjen Pencemaran Kerusakan Lingkungan Rp. 232 miliar. 

"Karena itu, sejak berada di Komisi IV DPR RI, saya sering mendorong KLHK agar memberikan alokasi anggaran yang maksimal untuk mendukung penanganan sampah dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup," ujar Ansy. 

Kedua, lanjut Ansy, postur anggaran KLHK harus memperkuat ketahanan bencana. 

Namun, justru Ditjen DASHL mengalami pemotongan terbesar yaitu mencapai Rp 169 miliar. Jenis program kegiatan yang mengalami penghematan adalah Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, semula Rp 1,824 triliun menjadi Rp 1,655 triliun. 

Padahal, ujar Ansy, program ini termasuk kategori sangat penting karena bertujuan merehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif. 

Baca: Jelang Imlek, Bupati Karolin Silahturahmi ke Tokoh Tionghoa

"Rehabilitasi hutan dan lahan sangat penting untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan, sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga," papar Ansy. 

Ansy menegaskan, Program Hutan Berkelanjutan perlu dilanjutkan. Karena hutan yang rusak jika tidak direforestasi akan mengakibatkan berbagai bencana alam seperti banjir bandang di Kalimantan Selatan baru-baru ini. 

"KLHK tidak boleh kehilangan fokus untuk tetap konsisten melakukan rehabilitasi hutan demi peningkatan ketahanan bencana," tegas Ansy.

Quote