Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait, menilai kebijakan Menko Perekonomian Darmin Nasution bertolak belakang dengan Presiden Jokowi yang selama ini pro-UMKM.
Ara sapaan akrab Maruarar menilai hal itu saat menanggapi Revisi Kebijakan Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah secara bersamaan.
Baca: PDI Perjuangan: Relaksasi DNI Bertentangan dengan Nawa Cita
"Dengan adanya kebijakan tersebut peluang Penanaman Modal Asing berinvestasi di Indonesia semakin terbuka," kata Ara di Jakarta, Jumat (23/11).
Politisi PDP Perjuangan itu menjelaskan, pelaku UMKM harus terproteksi secara factual, sehingga pelaku UMKM mampu bertahan dan menopang pereonomian saat Indonesia diterpa krisis, seperti tahun 1998, meskipun pengusaha besar berguguran.
"Kebijakan itu bertolak belakang dengan Pak Jokowi selama ini. Pak Darmin harus konsisten dengan Pak Jokowi yang pro-UMKM, katanya.
Baca: Ara Minta Kebijakan Relaksasi Pelepasan DNI Dibatalkan
Pihaknya meminta kebijakan tersebut ditarik, dan Menko Perekonomian didorong untuk membela UMKM dalam situasi seperti saat ini.
"Saat ini pemerintahan Jokowi banyak sekali memberikan dukungan insentif untuk pengusaha UMKM, tapi mengapa masih ada kebijakan seperti ini, yang menjadi anomali. Maka dari itu saya minta tolong menterinya mengikuti kebijakan presidennya yang pro-UMKM, katanya.
