Subang, Gesuri.id - Anggota DPR RI Maruarar (Ara) Sirait mengakui siap memfasilitasi terkait permasalahan Ibadah Haji dengan menggunakan Bandara Internasional Jawa Barat, Majalengka, Subang, Jawa Barat.
Permasalahan tersebut karena saat ini panjang landasan pacu (runway) kurang memadai untuk menampung pesawat Boeing 777 (triple seven) ketika take off maupun landing.
Baca: Maruarar: Indonesia Dianugerahi Keberagaman, Harus Dijaga
Hal ini terkuak saat Direktur Keuangan PT BIJB, M. Singgih berdiskusi dengan Maruarar di Majalengka, Senin (14/5).
"Harapan kami, panjang runway bisa terwujud menjadi 3.000 meter, sebagai salah satu syarat penerbangan ibadah haji untuk menampung triple seven ketika take off maupun landing," kata Singgih.
Menurutnya akibat salah satu permasalahan tersebut, kemungkinan besar, rencana penerbangan ibadah haji pada tahun 2018 melalui Bandara Kertajati, sebagaimana keinginan Presiden Joko Widodo sulit terlaksana.
Sementara itu waktu pembangunan runway untuk panjang 500 meter membutuhkan lima bulan, sedangkan ibadah haji 2018, pemberangkatannya diperkirakan Juli 2018, sekarang sudah bulan Mei 2018.
Selain persoalan runway kata Singgih, PT BIJB juga berharap Kementrian Perhubungan RI segera menerbitkan izin badan usaha bandarudara (BUBU).
Sebab didalam amanat Perda Provinsi Jawa Barat, bahwa BIJB diamanatkan, disamping merencanakan, membangun, juga mengoperasikan bandara itu sendiri.
Maruarar mengatakan hasil diskusi yang dilakukannya menemukan banyak persoalan yang dialami BIJB baik keuangan, pengoperasian, kepastian hukum dan lainnya.
"Tentunya beragam permasalahan ini akan ditindaklanjuti, untuk lebih diperkuat lagi, agar PT BIJB membuat surat resmi ditujukan ke DPR RI," katanya.
Baca: TMP-GP Ansor Gelar Tabligh Akbar di Subang
"Agar nanti kami melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini," lanjut politisi PDI Perjuangan asal Dapil Majalengka-Subang dan Sumedang ini.
Maruarar mengaku akan berupaya keras berkoordinasi dan memfasilitasi dengan pimpinan dewan, BUMN, kementerian terkait, maupun instansi lainnya, termasuk Presiden Joko Widodo, agar masalah ini segera ditemukan solusinya.
