Mataram, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mengkritik sejumlah kebijakan dan program gubernur dan wakil gubernur NTB yang dinilai terkesan asal-asalan tanpa ada kajian secara mendalam.
Hal ini disampaikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD NTB melalui juru bicaranya Ahmad Yadiansyah saat sidang paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraski terhadap empat buah rancangan peraturan daerah (Raperda) prakarsa eksekutif, Jumat (22/2).
Baca: DPRD NTB Kecewa dengan Rendahnya Serapan APBN
Ahmad Yadiansyah menyebutkan sejumlah kebijakan dan program yang dikritik fraksinya itu, antara lain di bidang kesehatan, pariwisata, pengelolaan hutan dan sampah.
Seperti program NTB "Zero Waste", wisata medis atau medical tourism, Buang Air Besar (BAB) sembarangan, serta penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) rabies yang terjadi di Kabupaten Dompu dan Sumbawa.
"Kami melihat penyusunan program tanpa melalui kajian yang mendalam, padahal seharusnya harus ada kajian terlebih dahulu. Sebab program dan kebijakan tidak bisa diujicobakan," katanya.
Menurut dia, khusus kesehatan, seharusnya penanganan BAB sembarangan dan KLB rabies harus dilakukan adanya keterpaduan dan kesesuaian dengan 10 pemerintah kabupaten/kota di NTB.
Hal ini, penting agar intervensi program dan pembiayaanya memiliki dukungan dana yang sesuai, sebab angka lebih dari sekitar 194 ribu keluarga di NTB yang masih BAB sembarangan pada tahun 2018 dirasa sangat fantastis.
"Di sinilah perlu ada sosialisasi bersama guna mengubah perilaku dan budaya masyarakat dengan pemda kabupaten/kota di NTB, agar bagaimana bisa BAB sembarangan itu ditekan. Caranya, hanya satu, yakni intervensi program melalui APBD NTB untuk mengatasi masalah itu," kata Yadiansyah.
Hal serupa juga mencakup pada bidang Pariwisata. Seharusnya Pemprov NTB lebih fokus pada upaya penanganan rehabilitasi dan restruktuasi kelembagaan pascagempa, mengingat hingga kini sektor pariwisata NTB belum pulih.
"Ketimbang memfokuskan ke program baru, yakni medical tourism, sebaiknya pemulihan distinasi wisata terdampak gempa ini yang difokuskan digenjot penanganan dan pemulihannya. Bukan, justru membuat program baru yang belum jelas arah capaiannya," tegasnya.
Menurut pandangan PDI Perjuangan, kata Yadiasnyah, wisatawan datang ke NTB, khususnya Pulau Lombok adalah untuk berwisata, bukan untuk berobat. Hal itu, karena Pulau Lombok dikenal akan keindahan dan keunikan alamnya.
"Jadi wajarlah, kami pertanyakan apa hubungannya antara keindahan alam dengan orang yang berobat itu," ujarnya.
Ia menambahkan, pascamusibah gempa yang melanda NTB pada 2018, kondisi pariwisata NTB terpantau masih mengalami keterpurukan.
Oleh karena itu, percepatan program pemulihan, yakni dengan memokuskan pada restrukturisasi kelembagaan dan rekapitalisasi infrastruktur penunjang percepatan pemulihan pariwisata di wilayah terdampak gempa harus lebih menjadi perioritas utama. Sebab, usaha kepariwisataan di NTB harus didorong bangkit kembali.
"Itulah mengapa intervensi dan kontinuitas program pariwisata itu penting. Kan branding NTB adalah wisata halal dan bukan medical tourism. Wajarlah, kami mempertanyakan alasan pak Gubernur memprogram pariwisata yang sama sekali tidak prioritas pada kondisi kebencanaan yang membutuhkan pemulihan tersebut," jelasnya.
Terkait persoalan sampah hingga kini masih menjadi persoalan serius di sejumlah destinasi wisata, sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Baca: DPRD NTB Hapus Anggaran Hibah untuk BPPD
"Persoalan sampah itu bukan hanya menjadi persoalan di kawasan objek wisata Gunung Rinjani, tetapi juga di depan hidung kita sampah menjadi masalah baik di kota maupun kabupaten. Karenanya program 'zero waste' yang digagas gubernur dan wakilnya justru terpantau hanya hebat di atas kertas saja. Tapi mewujudkan NTB bebas sampah masih kelihatan sangat minim," katanya.
Sebelumnya, dari 10 fraksi di DPRD NTB hanya Fraksi PDI Perjuangan memilih membacakan pemandangan fraksinya. Sementara, sembilan fraksi lainnya memilih menyerahkan laporan pemandangan fraksinya kepada pimpinan DPRD.
