Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus terbuka soal anggaran bagi semua kebijkan yang diambil dalam rangka menurunkan angka penularan Covid 19.
Salah satu kebijkan itu adalah Ganjil Genap (Gage).
"Di awal kebijakan gage terlalu grasa grusu dan minim sosialisasi. Lalu berapa anggaran yang dikeluarkan dan berapa anggaran masuk atas denda atau sanksi selama gage diterapkan?," ujar Atty.
Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, yang juga harus dipertanyakan pada Pemkot adalah berapa persen dampak positif nya dari kebijakan Gage itu. Dia mempertanyakan, apakah dampak positif nya seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan.
"Saya setuju kebijakan Gage, jika dilihat dari sisi ikhtiar dan tujuan Pemkot. Namun tetap harus ada evaluasi secara terbuka, baik hasil dan anggaran yang dikeluarkan," ujar Atty.
Atty pun berharap, pekan depan kebijakan Gage dihapus. Atau, lanjut Atty, Gage bisa diberlakukan hanya di hari Minggu saja.
"Saya berharap kebijakan Gage ini tak berlanjut terus menerus, karena saya khawatir semakin berdampak pada ekonomi dan berdampak turunnya penghasilan para pelaku ekonomi," ujar Atty.
