Bogor, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor Atty Soemaddikarya siap memperjuangkan rencana kenaikan tunjangan pada lurah agar masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021.
Sebab, bagaimanapun rencana itu harus masuk ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
Baca: PDI Perjuangan Bogor Dukung Kenaikan Tunjangan Lurah
”Ya harus masuk agar tidak jadi PHP. Kalau belum masuk 2020 maka kami akan perjuangkan untuk direalisasikan. Selama tidak melanggar regulasi saya setuju,” paparnya seperti dikutip melalui laman indopos.co.id.
Persetujuan itu, sambung dia, tentu harus dibarengi dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor sebesar 30 persen dari tahun sebelumnya. Atty yakin hal itu bisa terwujud.
”Jika kita uji petik secara independen, maka hasilnya akan sesuai harapan. Karena potensi PAD memang bisa naik 30 persen dan bisa tembus di angka Rp2 triliun pertahun,” katanya.
Tidak hanya itu sambung Sekretaris Komisi IV ini, bukan hanya lurah saja yang perlu diperhatikan. Melainkan juga para Babinsa dan Bhabinkamtibmas, serta Ketua RT maupun RW.
Baca: Ribuan Lurah dan Camat yang Dirotasi Anies Kebingungan
Bagaimanapun mereka merupakan mitra bagi lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
”Perjuangan yang belum terealisasi adalah pemberian insentif tambahan dari APBD bagi Binmas dan Babinsa se-Kota Bogor. Seperti insentif Ketua RT/RW dimana ketua Rt /Rw dan Lurah menjadi mitra kerja untuk menciptakan kodusifitas di wilayah,” pungkasnya.
