Bogor, Gesuri.id - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya menjawab keluhan masyarakat terkait tagihan air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor yang membengkak di masa pandemi beberapa bulan terakhir.
Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan proses yang harus dilalui masyarakat agar pembayaran tagihan kembali normal. Dia pun telah menyampaikan pesan berantai agar tidak panik ketika tagihan mencapai tiga kali lipat dari biasanya.
Baca: Agustina Pertanyakan Konsep Skema PJJ Kemendikbud
“Jadi tadi masyarakat di Kelurahan Baranangsiang dan Katulampa bertanya ke saya, tagihannya mahal sampai Rp 300 ribu. Kemudian saya jelaskan tahapannya untuk membawa tagihan terakhir, bisa melalui kolektif RT untuk nanti diproses langsung si kantor PDAM,” ,papar Atty usai Reses, baru-baru ini.
Selain itu, kata Atty, muncul juga pertanyaan soal pembayaran listrik. Atty menjelaskan kebijakan pemerintah terkait hal itu.
“Listrik dengan daya 450 dinyatakan gratis, daya 900 dipungut hanya 50 persen, dan itu berlangsung hingga September,” jelas Wakil Rakyat yang muncul dari Dapil 1, Kecamatan Bogor Timur-Tengah ini.
Keluhan dari warga juga muncul soal kurang meratanya pencairan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Para warga itu kecewa lantaran pengajuan RTLH yang sudah berlangsung tiga tahun tak kunjung cair.
Padahal, yang baru saja diajukan malah langsung dapat bantuan.
Baca: Siswa Tak Diterima di SMAN, Tanggung Jawab Pemprov Jabar!
"Itu nanti kita bantu kawal prosesnya. Saya menghimbau untuk bersabar masyarakatnya,” kata Atty.
Atty juga menerima aduan tentang banyak masyarakat yang memiliki kartu BPJS berstatus Penerima Bantuan Iuran (PBI) namun kini statusnya tidak aktif.
"Yaa aneh aja sama pemerintah, warga BPJS-nya PBI pakai APBD tapi tidak aktif,” pungkas dia.
