Kulon Progo, Gesuri.id - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendukung upaya membangkitkan kembali perekonomian yang diimbangi dengan pelaksanaan disiplin protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Tukijan mengatakan protokol kesehatan masing-masing sektor harus dilaksanakan, jangan sampai pandemi COVID-19 membuat lumpuh perekonomian masyarakat, mulai dari sektor perdagangan, pertanian, pariwisata, UMKM dan infrastruktur.
"Kami minta sektor-sektor ekonomi yang sangat vital harus segera dibangkitkan. Jangan sampai perekonomian masyarakat Kulon Progo terpuruk pada masa pandemi COVID-19 ini," harap Tukijan di Kulon Progo, Selasa (29/9).
Ia juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melakukan langkah cepat mengatasi persoalan di bidang masing-masing. Segera membuat inovasi bagaimana sektor yang mereka bidangi dapat bertahan pada masa pandemi.
Baca: Kebijakan Moneter & Fiskal Hadapi Pandemi Global Covid-19
"Kami tidak muluk-muluk OPD mampu membangkitkan ekonomi masyarakat secara signifikan, minimal dapat bertahan pada masa pandemi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa bergantung pada bantuan pemerintah," katanya.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Istana mengatakan perubahan APBD 2020 sangat dipengaruhi kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Sejak awal, FPDI Perjuangan DPRD Kulon Progo sudah mengingatkan bahwa kita tidak boleh diinterfensi oleh protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu penting, tapi penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Karena masyarakat yang sehat dan produktif juga harus diurus dan diperhatikan.
"Oleh karena itu, perubahan APBD 2020 ini sudah berpihak pada penumbuhan dan pemberdayaan masyarakat. Kami menyambut baik kebijakan itu, meski alokasi anggaran belum sesuai yang diharapkan dan signifikan. Mudah-mudah bermanfaat, setidaknya seperti setetes embun di padang yang gersang," kata Istana.
Ia mencontohkan program padat karya menjadi program unggulan dari mitra kerja Komisi IV DPRD Kulon Progo, dan Fraksi PDI Perjuangan sangat mendorong itu. Bagaimana masyarakat terlibat dalam membangun wilayahnya secara baik karena akan digunakan sendiri. Baik infrastruktur jalan dan irigasi.
Faktor penting dalam padat karya ini adalah partisipasi masyarakat dan kegotongroyongan masyarakat, kepedulian dan rasa memiliki sangat tinggi. Hal ini sangat penting dalam percepatan pembangunan yang berbasis masyarakat.
"Model pembangunan dengan padat karya ini bila benar-benar memberdayakan masyarakat dan infrastruktur yang dibangun, maka akan kami usulkan kembali pada APBD 2021," katanya.
Istana juga meminta Pemkab Kulon Progo juga harus mulai menumbuhkan ekonomi di bidang pariwisata karena potensi wisata di Kulon Progo sangat luar biasa. Dampak turunan dari pemulihan sektor pariwisata, yakni menggerakkan jasa usaha pariwisata yang meliputi transportasi, rumah makan, hotel, homestay, UMKM, suvenir. Sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka lebar dengan dibukanya sektor pariwisata.
Sektor lain, juga harus ada inovasi. Masyarakat harus didorong untuk berdaya tanpa ada rasa takut berusaha pada masa pandemi COVID-19. Semua harus bangkit sesuai bidang masing-masing.
"Kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Kalau kita hanya menunggu, kita tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Oleh karena itu, kita harus menciptakan protokol-protokol kesehatan yang lainya, jangan hanya ada protokol kesehatan saja, tapi juga ada protokol pariwisata, protokol infrastruktur dan protokol pasar. Masing-masing protokol disesuaikan dengan sektor masing-masing," katanya.
Baca: Absurditas Angka Kasus Covid-19 di Indonesia
Legislator lain, Ida Ristanti meminta Pemkab Kulon Progo segera menindaklanjuti program pembangunan yang sudah dituangkan dalam perubahan APBD 2020 ini. Kemudian, prosedur yang dapat menghambat percepatan pembangunan harus disederhanakan supaya pembangunan berjalan tepat waktu.
"Masyarakat saat ini menunggu percepatan pembangunan, khususnya pelaksanaan program padat karya. Hingga saat ini, belum ada kepastian pelaksanaan padat karya," kata Ida.
Ia mengatakan jangan sampai program padat karya yang melibatkan masyarakat dan dapat menekan laju inflasi terganjal karena pelaksanaannya pada musim hujan. Hujan akan mengganggu pelaksanaan program dan tentu kualitas bangunan yang dibangun.
"Sektor lain, seperti sektor pariwisata juga harus diikuti dengan program yang diputuskan yakni layanan pariwisata yang berbasis IT, dan promosi wisata yang digencarkan. Semua harus bekerja keras, dan segera diwujudkan," katanya.
