Kupang, Gesuri.id - Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Adrianus Talli meminta Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Perhubungan untuk serius dalam melakukan penertiban agar jangan ada lagi terminal bayangan.
Baca: Papua Memanas, TB Hasanuddin: Kebijakan Politik Harus Tegas!
"Persoalan klasik yang tidak bisa diselesaikan oleh Pemerintah Kota Kupang, walaupun sudah berganti kepala dinas, berganti wali kota, masalah ini tidak pernah terselesaikan dengan baik," katanya, Sabtu (26/3).
Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kupang ini, masalah terminal bayangan selalu dibahas setiap tahun, selalu menjadi sorotan tetapi tidak pernah ada solusi dan bukti nyata adanya perubahan.
"Kita lihat keseriusan Pemerintah Kota Kupang, kalau alasannya hanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Dinas Perhubungan, apa susahnya, kenapa hanya masalah koordinasi saja dibuat sangat sulit," katanya.
Menurut Adrianus Talli, koordinasi antar Pemkot dan Pemprov tidak sulit. Kota Kupang merupakan ibukota Provinsi NTT, sehingga kewenangan untuk melakukan penataan harusnya tidak sulit.
"Karena kita ibu kota Provinsi NTT, seharusnya koordinasi antar pemerintah daerah tidak menjadi hal yang sulit. Kalau seperti ini terus bisa dibilang bahwa pemerintah tidak serius," tegasnya.
Baca Megawati: Pernyataan Soal Harga Minyak Goreng Dipolitisasi
Dia menambahkan, pemerintah merupakan aparat yang diberikan kewenangan untuk mengatur sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik, jadi kalau tujuannya untuk melakukan penataan tentunya akan didukung.
"Terminal bayangan sangat merugikan masyarakat, menimbulkan kemacetan, rawan terjadi kecelakaan lalu lintas dan lainnya, sehingga harusnya ada ketegasan dari pemerintah untuk mengatur hal ini," pungkasnya. Dilansir dari poskupangcom.
Kurator: Fransiska Silolongan
