Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Basarah mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) honorer.
Pembentukan pansus ini untuk menyelesaikan masalah honorer K2 dan nonkategori.
Baca: Penghapusan Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Cornelis
Lewat Pansus Honorer, maka langkah politik DPR, khususnya komisi X lebih optimal untuk bisa menangis dan tertawa bersama-sama para honorer K2 maupun nonkategori.
"Ada keputusan dari Bamus, bahwa pimpinan MPR tidak diwajibkan aktif di komisi. Saya sengaja memilih hadir untuk pertama kali dalam kapasitas anggota komisi X, khusus ketika saya melihat undangan bahwa kita akan menerima audiensi guru-guru honorer yang nasibnya di Indonesia yang merdeka ini masih belum memiliki kejelasan," kata Basarah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR dengan pengurus Komnas PGHRI dan PHK2I di Kompleks Parlemen, Selasa (28/1).
Wakil rakyat dari Malang Raya (Jatim V) itu lantas mengingatkan bahwa salah satu janji negara yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdasakan kehidupan bangsa, selain tiga janji negara yang lain.
"Untuk mencerdasarkan kehidupan bangsa, alat perjuangan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah para guru di seluruh Indonesia," papar Basarah.
Oleh karena itu, katanya, sudah seharusnya negara mengambil langkah-langkah politik, tidak hanya DPR tetapi juga legislatif untuk menyudahi anomali berbangsa dan bernegara.
Baca: Isu Penghapusan Tenaga Honorer ASN, Ini Penjelasan Tjahjo
Di mana ada pejuang-pejuang yang tujuannya mencerdasarkan kehidupan bangsa, justru tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari negara.
"Karena keputusan menyangkut guru honorer ini bukan hanya di Kemendikbud, ada juga KemenPAN-RB, karena menyangkut ASN, dan juga menyangkut keuangan negara, menteri keuangan, saya usulkan agar gagasan Pak Adrianus tadi dibentuk Panja, ditingkatkan derajat politiknya menjadi Pansus," kata Basarah.
