Ikuti Kami

Bencana Palu, Komisi V DPR RI Segera Evaluasi Kepala BMKG

Kepastian pemberhentian Kepala BMKG baru bisa ditetapkan setelah hasil evaluasi selesai.

Bencana Palu, Komisi V DPR RI Segera Evaluasi Kepala BMKG
Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati.

Palu, Gesuri.id - Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati angkat bicara terkait soal rencana pemberhentian Kepala BMKG Dwikorita Karnawati yang dianggap tidak kompeten ketika merespon gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah.

"Tentunya proses untuk pemberhentian itu kan tidak begitu saja. Jadi proses harus dilalui. Evaluasi-evaluasi juga harus dilakukan dan dilalui sebelum Komisi V meminta untuk pemberhentian Kepala BMKG," ungkap politisi PDI Perjuangan itu, di Palu, Kamis (4/10).

Baca: Rendy Minta BMKG Bertanggung Jawab

Menurut perempuan yang akrab disapa Estu itu, kepastian pemberhentian Kepala BMKG baru bisa ditetapkan setelah hasil evaluasi selesai. Sebab, ada beberapa berita yang masih simpang-siur.

Versi pertama menyebut ketika warning tsunami diberikan oleh BMKG, masyarakat kemudian menuju tempat yang lebih tinggi. Akan tetapi tidak lama, bahkan kurang dari 15 menit, warning tsunami diakhiri. 

Sehingga masyarakat kembali ke tempat semula, tetapi tidak lama, sekitar 2-3 menit kemudian, tsunami benar-benar terjadi.

Versi kedua mengatakan warning tsunami itu sudah diinfokan kepada masyarakat sejak dini. Artinya waktu matahari masih terlihat, masih siang. Pencabutan warning tsunami dilakukan justru setelah tsunami terjadi. Hal ini terlihat dari video yang beredar, di mana ketika tsunami terjadi, matahari masih terang. 

Ini yang menjadi pedoman dan alasan sehingga ada pernyataan bahwa warning tsunami sudah sesuai SOP dan pencabutannya setelah tsunami terjadi.

"Semua itu tentunya tidak bisa kita percaya begitu saja, evaluasi tetap harus dilakukan. Karena bukan tidak mungkin apakah ketika video itu diambil itu benar saat siang atau karena pencahayaan," ujarnya.

Sementara itu, BNPB memaparkan bahwa, saat ini Indonesia hanya mengandalkan lima alat pendeteksi tsunami lautan lepas (buoy) internasional. Dari lima tersebut, tidak ada yang di Palu. Meski demikian, jelas Estu, kondisi ini tidak bisa dijadikan alasan kesulitan mengetahui potensi tsunami.

Baca: Eko Minta DKP dan BMKG Fasilitasi Nelayan Mitigasi Bencana

Pasalnya, di beberapa daerah yang memang potensi mempunyai gempa, atau dilewati patahan bumi, maka di situ dipasang alat untuk mengetahui sejak dini akan terjadinya tsunami. Alat bernama early warning system itu dipasang di laut.

"Hanya saja memang menjadi persoalan tersendiri ketika peralatan itu dipasang, dalam waktu yang tidak lama seringkali terjadi pencurian atau hilang begitu saja. Memang itu perlu adanya semacam kontrol yang terus-menerus dilakukan oleh BMKG untuk bisa memantau peralatan tersebut apakah berfungsi dengan baik dan masih ada atau tidak," pungkasnya.

Quote