Medan, Gesuri.id - Sekretaris Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan menilai praktik korupsi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) karena sistem penyetoran pajak sebuah restoran masih sistem manual.
Hal ini menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) oleh Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut terhadap dua pegawai. BP2RD.
Baca: Boydo: Relokasi Pedagang Harus Persuasif
"Sistem perhitungan pajak restoran menggunakan self assesment. Di mana, wajib pajak menyetorkan sendiri ke kas BP2RD," ujarnya, di Medan, Senin (20/8/2018).
Menurutnya, sistem tersebut memang memiliki peluang terjadinya praktik korupsi antara petugas di lapangan dan wajib pajak. Akibatnya, banyak potensi pajak yang bocor.
"Sudah saatnya sistem penagihan dan perhitungan dilakukan secara online, untuk meminimalisir transaksi antara petugas lapangan dan wajib pajak," ungkapnya.
Dia juga meminta agar peran dari sistem pengawasan internal (SIP) di BP2RD diperkuat.
"Ini oknum pegawai yang suka bermain. Makanya sering banyak terjadi kebocoran. Sistem pengawasan yang kurang," pungkasnya.
Baca: Boydo Puji Kinerja Tim Pegasus Polrestabes Medan
Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw mengatakan, dalam OTT terhadap dua pegawai UPT BP2RD Kota Medan itu, Subdit 3 Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengamankan barang bukti uang tunai senilai Rp 6 juta. Kedua orang tersebut masing-masing bernama M Haris Hasibuan dan Daud Saringan.
Paulus menyebutkan, kedua pegawai UPT BP2RD Pemko Medan ini diamankan karena diduga menerima uang dari pemilik rumah makan Ayam Penyet Ria. Adapun saksi yang juga turut diperiksa, sambung Paulus yaitu pemilik Ayam Penyet Ria dan pegawai rumah makan Ayam Penyet Ria.
