Jakarta, Gesuri.id - Anggota DPR RI, Putra Nababan menilai citra DPR tidak bisa serta merta dibandingkan dengan lembaga lain. Apalagi dengan lembaga eksekutif yang kinerjanya sangat bergantung dari kepemimpinan sang pucuk pimpinan.
“Kalau DPR citranya susah diangkat, itu karena tidak semudah eksekutif yang tergantung pimpinannya satu orang. Bagus atau tidak bagus kerja eksekutif itu tergantung gubernur, walikota, bupati, menteri, presiden,” kata Putra di Jakarta, Kamis (28/10).
Menurutnya, struktur organisasi legislatif seperti DPR sangatlah berbeda dengan badan eksekutif maupun yudikatif. Putra menyebut, keputusan DPR bersifat kolektif kolegial dari 575 anggotanya. Sementara di eksekutif, keputusan bisa diambil oleh segelintir atau bahkan seorang pimpinan.
“Kalau DPR itu kolektif, termasuk di Komisi. Kita tidak bisa hanya berprestasi sendirian. Biar bagaimanapun, putusan komisi itu adalah putusan 9 fraksi yang disepakati dengan pimpinan,” tuturnya.
Baca: Putra : Jadikan Perubahan Iklim Mata Kuliah Perguruan Tinggi
Belum lagi, Putra mengingatkan, DPR saat ini terdiri dari 9 fraksi partai politik yang memiliki beragam ‘warna’ dan arah kebijakan politik, sehingga akan ada proses diskusi yang panjang dalam setiap pengambilan keputusan. Hal ini tentu berbeda dengan lembaga eksekutif, misalnya kementerian, yang dipimpin oleh seorang menteri dengan jajaran ASN yang tidak boleh berpolitik praktis.
“Jadi ketika DPR membuat keputusan, itu menjadi bagian dari cara kita meyakinkan teman-teman DPR yang lain juga, terlebih yang berbeda fraksi, bahwa keputusan ini yang terbaik untuk rakyat. Ini yang menjadi tantangan kita,” sebut Putra.
“Sehingga ketika kita bicara soal persepsi publik, bukan hanya DPR RI, tapi jangan-jangan DPR di seluruh dunia sering kali lebih rendah dari lembaga eksekutif, presiden atau perdana menterinya. Mungkin anomalinya kecuali di Amerika waktu Presidennya Donald Trump,” tambahnya.
Ditambahkan Putra, persepsi publik terhadap DPR juga dibentuk dari kinerja masing-masing anggota dewan. Selain itu juga dari produk yang dihasilkan setiap komisi dan badan yang kemudian menjadi produk DPR.
“Tidak mudah untuk mengelola persepsi ketika kita punya 575 anggota dewan yang memang dalam mengambil keputusan kita harus mengambil keputusan secara bersama-sama,” ungkap Putra.
Diingatkannya, seluruh anggota DPR memiliki kewenangan yang sama. Pertanggungjawabannya pun dilakukan secara bersama-sama, sehingga proses kerjanya pun cukup dinamis. Padahal, kata Putra, pekerjaan menjadi anggota DPR itu tidak mudah.
“Saya baru merasakan, selama ini saya di sisi sebaliknya. Ternyata banyak juga tugasnya. Betapa sibuknya, apalagi saya juga di Badan Legislasi, fokus untuk membuat undang-undang, membahas UU, sinkronisasi UU, di waktu yang sama juga ada di Komisi,” jelas mantan Pimred salah satu media nasional itu.
Putra pun menanggapi hasil survei Litbang Kompas baru-baru ini yang menyatakan 60,1% publik merasa besarnya pendapatan anggota DPR tidak sebanding dengan kinerjanya. Ia mengatakan, DPR tak bisa hanya diukur merata secara kelembagaan tapi juga harus dilihat dari kinerja orang per orang anggota DPR.
“Kita harus fair bicara anggota-anggota dewannya. Ada banyak kok yang betul-betul mereka bekerja. Turun ke bawah, berkomunikasi. Mereka mengkritisi ketika masa sidang, dan mereka betul-betul melakukan riset,” ujar Putra.
Legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I tersebut mengatakan, ada banyak anggota DPR yang berkualitas. Putra menyatakan, tak sedikit anggota dewan yang betul-betul serius menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.
“Pertanyaan-pertanyaan mereka saat rapat dengan pemerintah sangat berkualitas. Dan mereka betul-betul menyerap aspirasi untuk menyusun sebuah UU. Saya menyaksikan langsung pemikiran-pemikiran genuine, khususnya di Baleg dalam menyusun, membuat, merumuskan UU. Itu luar biasa,” paparnya.
Sayangnya, tidak semua kerja-kerja anggota DPR terekspos publik. Padahal ada banyak anggota DPR berprestasi yang tak hanya rajin datang saat rapat-rapat kerja maupun sidang, tapi juga tetap rutin turun ke dapil untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Bahwa kemudian itu diliput atau tidak diliput, disaksikan atau tidak disaksikan, itu nomor dua. Kita kan nggak nunggu-nunggu ada kamera atau nggak. Memang betul ada kekurangan dari DPR, tapi lembaga mana sih yang nggak ada?” ucap Putra.
Meski begitu, DPR menjadikan hasil survei yang ada sebagai koreksi dan masukan agar kinerjanya bisa lebih baik lagi. Putra pun menilai, masih kurangnya persepsi masyarakat terhadap DPR karena kurangnya komunikasi publik.
“Ini yang memang jadi PR. Bagaimana DPR bisa menunjukkan kerja-kerja dari orang per orang di setiap komisi dan badan sehingga masyarakat tahu ‘oh ada wakil kami yang kerja’,” katanya.
“Kita dalam menyerap aspirasi masyarakat juga harus mampu menjelaskan berbagai persoalan yang muncul. Kerja ini harus dikomunikasikan. Sehingga ketika masyarakat melihat lembaga DPR, nggak cukup hanya dengan satu dua orang saja, atau satu fraksi saja,” sambung Putra.
Setiap anggota dewan dinilai haru kreatif untuk menyampaikan apa saja yang telah dikerjakannya. Hal tersebut, kata Putra, sejalan dengan pesan yang selalu dikatakan Ketua DPR Puan Maharani yakni agar anggota dewan selalu menyampaikan kepada konstituennya masing-masing apa saja yang sudah dilakukan dalam setiap masa sidang.
“Kita harus terus berkomunikasi dengan rakyat tentang apa yang sudah kita lakukan. Itu selalu disampaikan oleh Mba Ketua DPR di setiap pidato akhir masa sidang. Itu menurut saya harus kita lakukan dalam mengisi jurang komunikasi ini,” urainya.
Lebih lanjut Putra mengatakan, komunikasi langsung kepada rakyat juga akan menjadi jembatan agar publik mengetahui kerja-kerja DPR. Peran media sosial dinilai akan membantu anggota DPR untuk menyampaikan hasil kerjanya kepada masyarakat.
“Rakyat harus mengetahui langsung dari kita karena rakyat kalau tahu dari kita langsung sangat menghargai, mereka seneng sekali. Mereka dengan kita secara langsung, tidak ada birokrasi. Ini harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa diukur hanya dengan 1-2 orang saja,” kata Putra.
Soal masih kurangnya produk legislasi yang dihasilkan DPR hingga saat ini, jurnalis senior itu yakin DPR periode 2019-2024 akan lebih baik dari periode sebelumnya. Putra juga menyebut panjangnya proses mempertemukan prioritas DPR dengan pemerintah di masa pandemi Covid-19 menjadi salah satu tantangan.
“Sebenarnya begitu banyak produk-produk yang kita hasilkan selama pandemi sejak akhir Maret 2020. Karena saat pandemi Covid agak berbeda, kita bukan hanya sekadar mengawasi saja tapi juga ikut kerja sama. Menghadirkan suatu konsep baru, program baru,” ujarnya.
Salah satu hasil kerja konkret yang dihasilkan DPR saat pandemi Covid-19 adalah soal pemenuhan kebutuhan kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen. Sebab pandemi Covid-19 menyebabkan pembelajaran dilakukan jarak jauh secara virtual sehingga DPR memperjuangkan agar ada bantuan pulsa internet dari pemerintah untuk pelaku pendidikan.
“Keputusan itu hasil dari forum-forum DPR bersama pemerintah. Karena pemerintah biar bagaimanapun juga kaget dengan pandemi ini. Kami di DPR juga kaget. Tapi kami kan selalu konstan bertemu dengan konstituen, selalu berkomunikasi dan menyerap langsung aspirasi rakyat,” terang Putra.
Baca: Bobby Pastikan Pelaksanaan PTM Terapkan Prokes Ketat
DPR melalui Komisi X DPR juga menyampaikan ide agar pembelajaran jarak jauh di daerah-daerah yang belum terjangkau internet dilakukan dengan memanfaatkan jaringan televisi. Hal tersebut, menurut Putra, yang kemudian dilakukan oleh pemerintah.
“Jadi proses pendidikannya bisa dilakukan oleh RRI atau TVRI, atau saluran TV lain. Itu kan suatu ide gagasan kita yang berkerja sama dengan masyarakat. Jadi pandemi ini memang exstra ordinary. Kita bukan hanya kritik tapi juga harus memberi ide dan gagasan yang kemudian didiskusikan lalu menjadi program pemerintah,” imbuhnya.
Putra menegaskan, DPR tidak akan pernah berhenti untuk bekerja sebaik-baiknya demi kebaikan masyarakat. Ia juga mengatakan, apapun kerja yang dilakukan setiap anggota dewan disampaikan secara transparan.
“Tidak ada yang kami simpan, tidak ada yang kami umpetin dari masyarakat, terbuka semuanya. Masyarakat bisa menyaksikan langsung dalam siaran langsung ketika sidang-sidang ataupun saat kami di daerah pemilihan,” tutup Putra.
