Jakarta, Gesuri.id - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pihaknya saat ini tengah memproses usulan adanya anggaran Dana Operasional Camat. Tjahjo menerangkan anggaran tersebut berbeda dengan Dana Desa dan Kelurahan.
Sementara dua Dana tadi dianggarkan dari APBN, Dana Camat nantinya akan dianggarkan dari APBD masing-masing daerah.
Baca: Dana Kelurahan Jokowi: Aspiratif, Solutif, Kreatif, Inovatif
"Yang dalam proses usulan anggaran berkaitan dengan Dana Operasional Camat, kalau Lurah sudah terus berjenjang, (dana) Desa juga tiap tahun akan terus naik," katanya di BPSDM Kemendagri, Jakarta, Senin (26/11).
"Itu dana operasional bukan berarti dari APBN beda, Camat itu beda dengan Desa. Desa kan dipilih langsung, Camat itu perangkat daerah, Lurah juga perangkat daerah," lanjut Tjahjo.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan usulan dana operasional tersebut berasal dari hasil rapat Koordinasi Camat se-Indonesia untuk meminta tambahan anggaran dari pihak Pemerintah Daerah.
"Hasil Rakor Camat se-Indonesia itu sampaikan, 'Pak Gubernur dan Bupati supaya anggaran kami ditambah'. Itu yang di luar Jawa loh ya, karena Camat di Jawa itu anggarannya bisa Rp 2-3 Miliar gede. Apalagi Jakarta," ujarnya.
Tjahjo menjelaskan, nantinya fungsi Camat akan difokuskan untuk pengawasan dan pendampingan.
"Fungsi Camat apa? Kita fungsikan ke pengawasan dan pendampingan. Kita minta dana alokasi Kabupaten/Kota itu dibahas disisihkan lagi untuk Camat," lanjutnya.
Baca: Mendagri Tegaskan Dana Kelurahan Berbeda dengan Dana Desa
"Jadi dana desa yang begitu besar ini semua pihak perlu diawasi, pendamping sudah ada kuasa anggarannya, Lurah sudah ada kuasa anggarannya," tambahnya.
Selain itu, untuk berapa besar anggaran tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah.
"Ya terserah, terserah. Kemampuan keuangan daerah beda," tukas Tjahjo.
