Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus meminta pemerintah mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan KTP.
Deddt menilai metode tersebut berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.
Deddy juga meminta Kementerian Perdagangan harus menjelaskan dan mensosialisasikan terlebih dahulu siapa saja yang berhak membeli migor tersebut. Jika tidak, maka akan berpotensi menyebabkan kerumunan orang yang kecewa karena tidak boleh mendapatkan migor.
Baca: Puan: Gencarkan Sosialisasi Pembelian Migor Dengan Aplikasi
“Bayangkan orang datang ke tempat pembelian lalu ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat. Hal ini bisa berujung pada kegaduhan di lapangan. Harusnya mereka yang datang ke toko adalah mereka yang memang berhak,” jelas Deddy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/6).
Sementara itu, menurutnya penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) juga berpotensi menimbulkan kegaduhan karena volume yang ditetapkan cukup besar. Hal ini menurutnya bisa mendorong penimbunan dan alokasi di setiap titik itu habis dalam waktu singkat, sehingga tidak banyak bisa mendapatkan.
Baca: Bobby Harap Minyak Goreng Jadi Solusi Atasi Stunting
Kondisi tersebut, kata dia, bisa terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi. Menurut Deddy, cara terbaik mengatasi mahalnya minyak goreng dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Saat ini pasokan melimpah dan bahkan pabrik kelapa sawit sudah tidak mampu menampung produksi. Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semua,” jelas Deddy.
Dia menuturkan saat ini yang terpenting membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini menurutnya akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar.
