Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bukan hanya diletakkan sebagai norma tertinggi di Indonesia, tetapi pada sisi lain perlu juga dipersiapkan satu struktur organisasi negara yang bertanggung jawab untuk menyemai, menjaga, mensosialisasikan dan memastikan Pancasila itu tumbuh sebagai bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Dalam konteks itu keberadaan BPIP sebetulnya sudah sangat tepat, kita sekarang sedang mempersiapkan satu rancangan UU terkait dengan keorganisasian tata kelola tugas dan kewenangan BPIP," kata Rifqi di Jakarta, Kamis (19/8).
Baca: Megawati Harap Purnapaskibra Jadi Tameng Pancasila
Ditegaskan Rifqi, jika ada pernyataan oknum pejabat BPIP yang selama ini dianggap kontroversial, bukan berarti langsung meniadakan peran BPIP secara kelembagaan.
"Maka jangan sampai kemudian pernyataan oknum itu membuat kita menegasikan urgensi keberadaan BPIP itu sendiri," terang legislator dapil Kalsel ini.
Bagi Rifqi, desakan untuk membubarkan BPIP adalah satu desakan yang patut dicermati sebagai sebuah kritik untuk melakukan penguatan kelembagaan organisasi.
Baca: Risma Matangkan Perlindungan Sosial Anak Korban COVID-19
"Tetapi, kemudian pada sisi yang lain saya ingin ingatkan bahwa keberadaan BPIP masih sangat urgen dalam konteks berbangsa dan bernegara hari ini di tengah misalnya Pancasila sekarang sedang tergerus dalam beberapa arus-arus lain yang mencoba untuk menegasikan Pancasila," terang Rifqi.
"Ada persoalan terorisme, ada persoalan keinginan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain apakah itu berbasis agama atau kemudian berbasis ideologi-ideologi lain yang itu semakin ke sini itu semakin nyata diperlihatkan oleh kelompok-kelompok tertentu," sambung Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Kalsel ini.
