Ikuti Kami

Dicurigai! Tim Gubernur Anies Main Jabatan Hingga Kelurahan 

"Makin lama lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP ini".

Dicurigai! Tim Gubernur Anies Main Jabatan Hingga Kelurahan 
Tim Gubernur Anies Baswedan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengaku curiga ada keterlibatan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang ikut mempengaruhi jabatan hingga tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Baca: 97.000 Data PNS Fiktif, Rifqi Karsayuda: Negara Dirampok!

Gembong mengatakan hal ini untuk mengkomentari ratusan jabatan di tingkat kelurahan dan kecamatan se DKI Jakarta yang hingga saat ini diketahui lowong, bahkan satu lurah atau camat merangkap jabatan menjadi lurah atau camat di wilayah lain.

"Makin lama lurah ditunda-tunda, camat ditunda, pasti ada campur tangan TGUPP ini. Kenapa ini kita kejar terus, supaya pelayanan Pemprov terhadap masyarakat menjadi lebih baik," kata Gembong ketika dikonfirmasi Selasa (25/5).

Adapun tumpang tindih jabatan di tingkat kelurahan hingga kecamatan itu dibongkar Gembong pada rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bareng Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Senin (24/5). 

Perwakilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang hadir dalam rapat itu tidak menampik hal, mereka bahkan  mengakui hal ini sudah berlangsung sejak setahun belakangan.

Gembong curiga ada oknum dari TGUPP yang ikut mengincar posisi jabatan yang lowong untuk ditempati orang-orang dekat mereka sehingga proses seleksi pejabat baru yang  dilakukan di tingkat Wali Kota tidak kunjung rampung hingga saat ini. 

Baca: Novel Baswedan Dinonaktifkan, Dewi: Tumpas Kadrun Dari KPK!

"Banyak cara, banyak celah. Itu bukan rahasia lah. Soal penempatan. Jadi kelurahan A kosong, ya banyak hal lah, sehingga orang ditempatkan di sana, mapingnya mereka lakukan itu," tuturnya.

Sementara itu Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Wijatmoko  menyebut tumpang tindih jabatan itu terjadi lantaran sebagian pejabat memasuki masa pensiun dan ada yang meninggal dunia, sehingga untuk mengisi kekosongan itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjuk  pejabat dari wilayah lain sebagai Plt.

"Ada yang pensiun, ada yang meninggal,terjadi kekosongan," kata Sigit ketika dikonfirmasi Selasa (25/5).

Quote