Jakarta, Gesuri.id - PDI Perjuangan meminta Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais tak asal bicara soal pengangkat wacana presiden tiga periode.
PDI Perjuangan menegaskan taat pada konstitusi soal presiden cuma dua periode.
"Tunjuk hidung saja, siapa? yang jelas bukan PDI Perjuangan. Jangan melantur. Justru kita benar-benar harus taat pada konstitusi dan semangat reformasi yang membatasi masa jabatan presiden untuk dua kali masa jabatan," ungkap Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Senin (6/9).
Baca: Basarah Tegaskan Amandemen UUD 45 Bukan Hal Yang Tepat
Lebih lanjut, Djarot mengungkit soal semangat reformasi. Baginya, reformasi lahir untuk mengakhiri kekuasaan yang tak terbatas pada Orde Baru (Orba).
"Awal gerakan reformasi bertujuan untuk mengakhiri pemerintahan Orba, yang sarat dengan KKN, akibat tidak ada batasan masa jabatan secara jelas dan tegas dalam pasal 7 UUD 1945," katanya.
Pasal 7 UUD 1945 yang dimaksud oleh Djarot adalah pasal soal masa jabatan presiden dan wakil presiden sebelum amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, Pasal 7 tidak membatasi periode presiden. Seperti tertulis:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
Baca: Hasto Apresiasi Gerakan Vaksinasi Yang Dilakukan ABJ
Kemudian, pasal itu diubah dalam amandemen. Terdapat batasan periode presiden. Pasal tersebut berbunyi:
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.
Untuk itu, Djarot meminta agar semua pihak tidak saling tuduh terlebih soal isu presiden tiga periode. Menurutnya, lebih baik setiap tokoh bersinergi untuk mengatasi Covid-19.
"Sebaiknya, energi, semangat, dan jiwa kita semua harusnya lebih bersatu padu untuk mengatasi pandemi yang masih belum berakhir. Daripada melempar issue yang tidak produktif dan spekulatif," pungkasnya.
