Yogyakarta, Gesuri.id - DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen dukung penuh pemerintah daerah dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran.
"Kita berkomitmen penuh bersama Pemda DIY untuk mengatasi permasalahan itu (kemiskinan, kesenjangan sosial dan pengangguran) dengan berbagai kebijakan dan porsi penganggaran," ungkap Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto, Sabtu (8/12).
Baca: Perempuan di Timur Indonesia Masih Jadi Warga Kelas Dua
Diketahui, angka pengangguran terbuka DIY 3,35 persen, lalu angka kemiskinan 12,13 persen dan rasio gini atau kesenjangan sosial 0,44.
Menurut Politisi PDI Perjuangan itu, pemanfaatan APBD menjadi salah satu cara untuk mengatasi persoalan ini. Berdasar total belanja APBD tahun 2018 sebesar Rp 5,54 triliun.
"Sebenarnya alokasi bisa didorong untuk program penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya dengan tetap menjaga kualitas mutu pelayanan fasilitas publik," katanya.
Selain itu, upaya menciptakan lapangan pekerjaan menurut Eko juga bisa bersumber dari investor dalam hal ini pihak swasta.
"Karena hakekatnya, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas bidang wiraswasta termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di dalamnya merupakan indikator efektivitas investor," paparnya.
Terkait kesejahteraan masyarakat, Eko sangat memperhatikan fasilitas-fasilitas publik seperti kesehatan, infrastrukur, dan akses yang belum maksimal di daerah perbatasan antar kabupaten dan kota di DIY.
"Kami sedang mengusulkan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolan dan pembangunan wilayah perbatasan. Agar ada payung hukum dalam pemenuhan fasilitas publik di kawasan perbatasan seperti antara Bantul-Kota Yogyakarta sampai wilayah luar seperti Sleman-Klaten yang juga menjadi halaman muka DIY selain Pantai Selatan," jelas Eko.
Baca: Pemprov Sulut Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan
Lebih lanjut Eko mengatakan, banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mereduksi kesenjangan.
"Kuncinya harus ada perencanaan yang baik, penyelarasan, program dan penganggaran yang baik. Kami siap bekerja bersama pemerintah daerah agar hal ini terwujud," tandas Eko.
