Bandung, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat akan menjalin kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Jabar dalam menanggulangi dan mencegah peredaran narkotika di daerah itu.
"Tentunya DPRD berharap bisa bekerja sama terkait program-program misalnya sosialisasi dampak negatif dari narkoba di tingkat desa-desa. Kalau ada kesempatan dan ada kegiatan di daerah DPRD Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan BNN," kata Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dalam siaran persnya di Bandung, Selasa (11/9).
Baca: Ineu Apresiasi Pilgub Jabar Berjalan Kondusif
Kemarin, kata dia, BNN Jawa Barat melakukan kunjungan ke DPRD Jabar.
Pihaknya prihatin dengan kondisi peredaran barang haram tersebut yang kini sudah sampai daerah pedesaan.
Sesuai dengan informasi dari BNN Jawa Barat, kata dia, saat ini peredaran narkotika sudah menyentuh daerah-daerah pedesaan di Jawa Barat.
Ia menambahkan bahwa saat ini upaya penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika tak cukup hanya dilakukan BNN namun harus dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Oleh kerana itu, Ineu menyambut baik usulan kerja sama yang digagas BNN Jawa Barat dengan DPRD Provinsi Jawa Barat dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika di Jawa Barat.
"DPRD Provinsi Jawa Barat akan ikut serta menyosialisasikan dampak negatif dari narkoba, BNN juga akan memberikan buku-buku terkait bahaya narkoba sehingga nanti DPRD bisa memyampaikan di kegiatan-kegiatan DPRD seperti reses dan sebagainya," katanya.
Baca: Pileg Harus Lahirkan Legislator Bebas Narkoba
Kepala BNN Provinsi Jawa Barar Sufyan Syarif menjelaskan kunjungannya ke DPRD Provinsi Jawa Barat membahas permasalahan narkoba di Indonesia, khususnya di lingkungan sekolah-sekolah yang perlu diantisipasi oleh seluruh elemen masyarakat Jawa Barat pada khususnya.
"Masyarakat hari ini harus paham modus-modus tentang kegiatan tersebut, dan kita harus melakukan perlawanan yang masif, seluruh komponen masyarakat bergerak bersama melakukan perlawana terhadap narkoba, sindikatnya dan pencegahan, serta tindakan penyembuhan bagi para korban ini harus disembuhkan karena ini adalah tanggung jawab negara," kata dia.
