Ikuti Kami

DPRD Maros Soroti Buruknya Kinerja Kepala BPBD

Arsyad meminta Bupati Hatta Rahman untuk meninjau kembali Rahmat.

DPRD Maros Soroti Buruknya Kinerja Kepala BPBD
Anggota Komisi I DPRD Maros, Muh Arsyad.

Maros, Gesuri.id - Anggota Komisi I DPRD Maros, Muh Arsyad mengkritik kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rahmat Bustar yang tidak peduli dengan penanganan korban bencana puting beliung yang tersebar di Kecamatan Lau, Turikale, Maros Baru dan Bontoa.

Untuk itu Arsyad meminta Bupati Hatta Rahman untuk meninjau kembali Rahmat.

Baca: Pascabencana Gempa Lombok, Puan Kunjungi SMK 4 Praya

Padahal, saat warga terkena bencana alam, kehadiran petugas BPBD sangat dibutuhkan. Saat warga terkena musibah, hanya Dinas Sosial dan relawan yang aktif membantu.

"BPBD seharusnya mengkoordinir penanggulangan bencana. Tapi kenapa malah tidak maksimal. Informasinya, Kepala BPBD jarang masuk kantor. Harus ada pertimbangan dari pak bupati," kata Arsyad di Maros, Kamis (29/11).

Ketua Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kabupaten Maros ini melanjutkan, fungsi BPBD saat ini sangat penting. Alasannya, Maros rawan banjir, longsor dan puting beliung saat musim hujan.

Arsyad mengaku tidak pernah mendengar adanya program BPBD terkait antisipasi maupun tanggap darurat kebencanaan.

"Sejauh ini, saya belum pernah mendengar ada program BPBD sejak dipimpin oleh Kepalanya yang saat ini. Terakhir, saat puting beliung beberapa pekan lalu, kami tidak pernah mendengar aksi BPBD," katanya.

Hal tersebut merupakan tanda, kinerja BPBD tidak maksimal. Bahkan, latihan penanggulangan, juga tidak dilakukan lagi. Padahal tahun lalu, simulasi dilakukan saat memasuki musim hujan.

Menurutnya, BPBD merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang secara struktural lengkap, mulai dari pusat. Saat terjadi bencana, BPBD harus mengkoordinir semua korban bencana alam.

Baca: Puan: Pasukan Kogasgabpad Bekerja Iklas di Lombok

Namun, kenyataan saat ini hanya PMI yang turun lapangan setiap kali ada bencana. Sementara BPBD, tidak diketahui keberadaannya.

"Itulah faktanya. Hanya organisasi relawan dan PMI yang tanggap bencana. Mereka bekerja tanpa koordinasi BPBD. Harusnya BPBD paling tanggap saat ada bencana," katanya.

Quote