Ikuti Kami

DPRD Palangkaraya Minta Awasi Ketat Peredaran Gas Melon

Sigit meminta pemerintah kota setempat meningkatkan koordinasi dengan Pertamina.

DPRD Palangkaraya Minta Awasi Ketat Peredaran Gas Melon
Gas 3 Kg.

Palangkaraya, Gesuri.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah kota setempat meningkatkan pengawasan terhadap distribusi gas elpiji tiga kilogram.

"Pengawasan ini untuk mengatasi tingginya gas bersubsidi di tingkat eceran serta memastikan distribusi gas tiga kilogram ini tepat sasaran dan mengantisipasi kelangkaan," kata Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Sigit K Yunianto di Palangkaraya, Kamis (29/10).

Untuk itu, Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah kota setempat meningkatkan koordinasi dengan Pertamina serta berbagai pihak terkait untuk memastikan gas tiga kilogram itu digunakan masyarakat yang berhak menerima.

Baca: Adriana Desak Pertamina Tambah Agen Gas 3 Kg

"Pengawasan ini harus dilakukan dari hulu hingga hilir agar tidak ada kebocoran distribusi yang menyebabkan tingginya harga gas dan kelangkaan barang. Terlebih lagi saat ini kita dilanda pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada sisi ekonomi," katanya.

Sementara itu saat ini sejumlah warga di Kota Palangkaraya mengeluhkan masih tingginya harga elpiji 3 kg atau gas bersubsidi di tingkat pedagang pengecer yang mencapai Rp35.000 per tabung.

"Harga elpiji 3 kilogram bersubsidi di warung ini jauh dari harga eceran tertinggi (HET). Sudah dua pekan ini harga mencapai Rp35.000 dari sebelumnya Rp30.000 per tabung. Padahal HET di tingkat pangkalan Rp17.500 per tabung," kata Intan Aini, warga jalan Jati, Palangka Raya.

Meski tidak terjadi kelangkaan barang, ibu dua anak itu pun mengaku bingung dengan masih tingginya harga jual gas bersubsidi di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

Baca: Ganjar Nilai Subsidi Gas 3 Kg Banyak yang Tak Tepat Sasaran

Wahidah warga Palangkaraya yang tinggal di jalan Rajawali juga mengatakan hal yang serupa bahwa harga elpiji di tingkat pengecer jauh dari harga eceran tertinggi yang dikeluarkan pemerintah.

"Memang di pangkalan masih ada yang jual sesuai HET. Namun itu pun kami harus mengantre cukup panjang dan menggunakan foto kopi KTP yang berlaku satu tabung gas," katanya.

Dia pun berharap kinerja pemerintah kota semakin membaik yang salah satunya dibuktikan dengan mampunya menstabilkan harga gas yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu itu.

Quote