Jakarta, Gesuri.id - Politisi PDI Perjuangan Eva K Sundari menyebut saat ini ada upaya-upaya yang mengarah bahkan secara terang-terangan untuk memarginalkan peran koperasi terhadap perekonomian khususnya di ASEAN.
Eva Sundari yang juga anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan di Jakarta, Sabtu (4/8), memperingatkan adanya upaya pengkerdilan koperasi dalam Platform Visi ASEAN 2020.
Baca: Eva: Harga Minyak dan Kurs Rupiah Masih Jadi Tantangan APBN
"Ruang yang dibuka dalam Visi ASEAN terbatas hanya untuk koperasi pertanian, ini marginalisasi badan usaha koperasi. Selayaknya pembatasan kepada perempuan oleh feodalisme hanya di peran domestik sehingga menimbulkan gender gap dan akibatnya pembangunan menjadi tuna keadilan," kata Eva Sundari.
Ia menambahkan marginalisasi koperasi sudah dialami koperasi Indonesia, di mana UMKM berjalan pesat sementara koperasi berjalan amat lambat sehingga kontribusinya hanya di bawah 2 persen kepada perekonomian nasional.
Salah satu sebabnya, kata dia, adalah koperasi yang maju hanya simpan pinjam (keuangan mikro) sementara koperasi-koperasi produksi, distribusi maupun konsumen tidak berkembang (dikembangkan) sehingga koperasi selalu ada di pinggiran.
Eva Sundari yang juga anggota Dewan Pengawas ICA Region Aspac mengharapkan agar Draft UU Koperasi Indonesia mempunyai roh yang lebih progresif yaitu menjadikan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian sehingga bisa mengadvokasi koperasi di tingkat Asean.
"Ini sebenarnya soal komitmen politik pemerintah untuk mengarus-utamakan koperasi dalam perekonomian sebagai strategi mewujudkan keadilan sosial. Hanya koperasi yang mempunyai fungsi redistribusi kekayaan dalam upayanya mensejahterakan anggota," sambung Eva Sundari.
Baca: Eva Menjawab Soal Kritikan Pembangunan Jokowi
Hal ini, menurut dia, sesuai asas demokrasi yang menjadi asas koperasi yaitu dari, oleh dan untuk anggota koperasi.
Meski demikian, ada kritik dari Eva Sundari bahwa aktivis gerakan koperasi kurang melakukan lobby dan intervensi di parlemen.
Sementara pemerintah sangat agresif memintakan ratifikasi DPR untuk berbagai skema liberalisasi perekonomian, dan tidak melakukan upaya yang sama untuk penguatan koperasi.
