Sibolga, Gesuri.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkolaborasi dengan Anggota DPR RI dari Komisi XI Sihar Sitorus melakukan Penyuluhan Peraturan terkait Edukasi dan Perlindungan Konsumen serta Sektor Jasa Keuangan di Aula Topaz Sibolga, Senin (9/3).
Sihar bersama OJK yang merupakan mitra kerja Komisi XI DPR RI melakukan penyuluhan hukum dan peran OJK ke kota ikan tersebut untuk memberi pengetahuan kepada para pengusaha UMKM dan masyarakat awam di sana.
Baca: Ada 9 RUU BI & OJK Akan Dieksekusi Tahun 2020 Hingga 2021
"Saya bersama mitra kerja kami dari OJK melakukan kegiatan penyuluhan kepada bapak ibu sekalian untuk bersama belajar mengenai perlindungan terhadap investasi uang," ujar Sihar.
Sihar juga menjelaskan bahwa OJK memiliki peran dan tugas dalam mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen serta sektor jasa keuangan.
"Ada tiga peran penting OJK yang harus diketahui oleh bapak ibu sekalian. Ketiga peran itu adalah mengatur, mengawasi dan melindungi," tutur Sihar.
OJK dalam hal ini diwakili oleh Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusuf Anshori dan pemateri (narasumber) Raya Theresia Simanjuntak. Kegiatan ini menurut Yusuf diadakan untuk meningkatkan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat di wilayah Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Usai mendampingi OJK, Sihar Sitorus kembali mendampingi Bank Indonesia (BI) dalam melakukan sosialisasi Peran Bank Indonesia dalam Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah.
Sihar menyampaikan Bank Indonesia berperan dalam menahan inflasi masyarakat. Oleh sebab itu, saat ini Bank Indonesia aktif mencari sumber ekonomi baru untuk dikembangkan.
Baca: Hendrawan: OJK Segera Punya Lembaga Pengawas Khusus
"Bank Indonesia berperan dalam menahan inflasi, oleh sebab itu BI aktif mencari UMKM yang dapat dibina dan dikembangkan," ujar Sihar.
Acara penyuluhan OJK dan Sosialisasi Bank Indonesia di Kota Sibolga itu dihadiri ratusan masyarakat dari Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, serta berasal dari berbagai elemen masyarakat, seperti pelaku UMKM, ASN, Bea Cukai, BPN dan mahasiswa, juga kalangan emak emak.
