Tegal, Gesuri.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengajarkan jurus-jurus kepada Pemkot Tegal yang hendak move on usai mantan walikota dan sekdanya terjerat kasus hukum. Bahkan Ganjar siap mengirim tim reformasi birokrasi dari Pemprov Jateng.
“Karena ada cerita yang kurang enak di publik soal Pemkot Tegal. Maka Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan move on pada pemerintahan yang clean and clear,” kata Ganjar usai menghadiri pelantikan Sekretaris Daerah Kota Tegal Johardi di Pendopo Ki Gedhe Sebayu Kota Tegal, Rabu (5/2).
Politisi PDI Perjuanghan tersebut berpesan agar relasi antara wali kota-wakil wali kota dengan sekda tidak berdasar kepentingan, namun benar-benar pada ranah profesional. Ganjar juga mewanti-wanti jangan sampai ada setor-setoran kepada atasan maupun rekanan.
“Mereka dari sisi finansial sudah cukup, orang kaya semua ini. Maka saya sampaikan, sudah deh, jangan ngurus duniawi, ayo ngurus rakyat, ngurus Kota Tegal yang punya nama besar dan besar potensinya. Sekarang kita dorong,” pesannya.
Maka pada kesempatan ini, lanjut Ganjar, merupakan momen yang tepat untuk berbenah. Dia pun memberi jurus-jurus jitu yang perlu dilakukan Pemkot Tegal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Karena mereka punya komitmen, untuk memperbaiki ini maka kita perbaiki mulai dari memberi formula mulai pengelolaan APBD yang transparan, elektronisasi, layanan publik yang lebih mudah murah cepat,” tutur Ganjar.
Selain itu, Pemkot Tegal mesti membuat skala prioritas. Terlebih Kota Tegal punya wilayah yang kecil, meliputi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Menurut Ganjar, Kota Tegal memiliki potensi untuk melakukan lompatan besar. Pemprov Jateng dan Pusat pun, kata Ganjar, siap turun membantu.
“Ini sangat manageable kalau (paham) prioritasnya apa sih? Bencananya? Rob? Oke rob kita kerjakan, provinsi dan pusat bantu. Sehingga bisa jalan,” katanya.
Persoalan lain yang mesti digarap adalah sektor pembangunan sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat. Layaknya yang diterapkan Pemprov Jateng, Ganjar menyodorkan agar Pemkot Tegal berpegang pada pelayanan yang mudah murah dan cepat.
“Seandainya betul reformasi itu akan dilaksanakan dengan komitmen penuh, provinsi kan punya tim reformasi birokrasi, sehingga bagaimana menata, dimulai dari mana, sistemnya bagaimana itu bisa satu paket. Sehingga bisa jadi pendamping dan lebih cepat. Jadi bukan mengira-ngira atau berimajinasi, tapi ada contoh konkret,” tandasnya.
