Semarang, Gesuri.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong organisasi Kongres Advokat Indonesia (KAI), terutama DPD KAI Jateng segera menjalankan Program "Satu Desa Satu Advokat" di desa-desa agar masyarakat lebih sadar terhadap hukum.
"Kalau KAI punya program yang baik seperti ini, 'Satu Desa Satu Advokat', langsung jalan saja, nanti yang langsung menguji rakyat. Ini artinya, KAI Jateng sangat pro aktif. Harapannya, agar masyarakat sadar hukum, penggunaan dana desa tidak bermasalah," kata Ganjar saat menerima Pengurus DPD KAI Jawa Tengah di ruang kerjanya, Semarang, Jumat (13/9).
Baca: Meriahnya Rumah Dinas Ganjar Didatangi Siswa SD
Terkait dengan program tersebut, Ganjar juga meminta KAI menguji dan membuat model terlebih dulu di satu kabupaten/kota dan jika hasilnya memuaskan, dapat diterapkan di seluruh Jateng.
Menurut Ganjar, KAI mempunyai peluang untuk menjadi KAI milenial dengan memanfaatkan sosial media misalnya membuka ruang konsultasi virtual melalui Facebook, Twitter atau Instagram.
"Atau membuat aplikasi sendiri, misi sosial KAI pun akan mengena, terus jaga kekompakan," ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Menanggapi hal itu, Ketua DPD KAI Jateng Theo Wahyu Winarto menjelaskan bahwa Program "Satu Desa Satu Advokat" itu bertujuan meminimalisasi terjadinya kasus hukum di masyarakat sehingga kalaupun terjadi, masyarakat bisa menyelesaikanya sendiri misalnya terjadi kasus perceraian, dimana masyarakat tidak perlu ke pengadilan, tapi berupaya untuk mendamaikan.
"Soal anggaran, kita luwes saja. Wacananya dari kita sendiri, meski ada dana desa, kalau tidak ada pos untuk mendukung, ya tidak masalah. Tidak diberi tidak apa-apa," katanya.
Baca: Serunya Saat Ganjar Main Futsal Lawan Emak-emak
Untuk menyiapkan program itu, lanjut dia, pihaknya akan menggelar "workshop" terlebih dulu untuk menemukan formulasi yang tepat.
"Desa-desa di Kabupaten Klaten akan menjadi 'pilot project', selain karena jumlah desanya, advokat di sana juga banyak," ujarnya.
