Jakarta, Gesuri.id – Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta menyatakan tidak etis Gubernur Anies Baswedan membanding-bandingkan gaya kepemimpinan.
"Bukan soal marah-tidak marah, tapi persoalannya bagaimana prosedurnya yang ada, bisa diikuti seluruh aparaturnya, gitu lo," kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Jakarta, Kamis (31/10).
Baca: Anies Diisukan Nyapres, Adian Beri Tanggapan Menohok
Jadi, kata dia, ketika ada masalah jangan melempar kepada sistem. "Jangan melempar kebiasaan orang lain, nggak etis juga," kata dia.
Gembong menyatakan hal itu terkait pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mengatakan tidak pernah marah di publik meski mengetahui ada anggaran aneh.
Menurut Gembong, daripada menyampaikan pernyataan yang menyindir gaya kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lebih baik Anies menjaga transparansi rencana anggaran.
"Iya, tidak etislah, tidak eloklah, seharusnya menjaga transparansi. Seluruh ASN harus melakukan, tahun depan itu sudah mulai pembangunan," kata Gembong.
Gembong mengaku tidak masalah dengan gaya kepemimpinan gubernur-gubernur DKI Jakarta. Yang penting adalah menjalankan sistem secara transparan.
"Saya menghormati gaya Pak Anies yang begitu, itu memang style beliau seperti itu, kami hormati itu," kata dia.
Tapi soal transparansi dan keterbukaa ini berlaku umum bagi siapapun. Baik Ahok maupun Djarot harus melakukan keterbukaan kepada publik.
"Persoalan kan di situ. Saya tidak mau persoalan personal. Tapi bagaimana keterbukaan yang diharapkan publik," kata Gembong.
Gembong menilai, Anies belum transparan dalam mengelola rencana anggaran. Seharusnya rencana anggaran diunggah ke situs resmi Pemprov DKI sebelum dibahas agar ada tanggapan dari masyarakat.
"Kalau dulu prapembahasan dipublikasikan. Sebelum membahas pun masyarakat sudah melihat RAPBD," katanya.
Kenapa di-publish zaman itu karena mendapat umpan balik dari masyarakat. Masyarakat tahu duluan, jadi ketika dibahas, ketika program itu tidak tepat sasaran, maka dikomplain publik.
Baca: Izinkan PKL Berdagang di Trotoar, Alasan Anies Dipertanyakan
"Maka dalam pembahasan bisa dicoret. Itu yang dulu diharapkan Ahok, kan begitu," kata Gembong.
Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku sudah mengecek rencana anggaran Jakarta untuk tahun 2020 sebelum ramai sorotan publik. Meski menemukan keanehan, Anies memilih tak mengumbar kemarahan, apalagi mengumumkannya.
