Jakarta, Gesuri.id - Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menuding Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) zaman Gubernur Anies Baswedan sebagai biang kerok rendahnya serapan anggaran di 2022 ini.
Serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2022 berada di angka 57,69 persen Selasa (2/11) sore.
Berdasarkan informasi di laman publik.bappedadki.net, realisasi belanja langsung dan belanja tak langsung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 43,7 triliun dari total alokasi Rp 75,75 triliun
Baca: Heru Tak Miliki Wakil, Gembong Sarankan Hal Ini
Gembong menyebutkan banyak program kerja Pemprov DKI di tahun ini yang justru disusun TGUPP.
"Program yang didaratkan di dinas A sebetulnya inisiatornya bukan kepala dinasnya, tetapi mungkin inisiatornya muncul dari TGUPP. Sehingga dalam eksekusi mereka jadi setengah-setengah, karena itu yang terjadi penyerapannya akan rendah," ucap Gembong seperti yang dikutip melalui laman jpnn.con, Selasa.
Anggota Komisi A ini menuturkan selama masa kepempinan Gubernur Anies Baswedan, TGUPP sering mengintervensi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Hal itu mengakibatkan jajaran Pemprov DKI tak bekerja maksimal dan program tidak dijalankan secara baik.
Baca: Prasetyo Ingatkan Revitalisasi Halte TJ Harus Hargai Sejarah
"Tetapi kalau perencanaan program bukan muncul dari dia, ujungnya saat eksekusi kan jadi ragu, itu yang menghambat penyerapan," tuturnya.
Untuk itu, Gembong meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mendorong jajarannya untuk mempercepat program-program prioritas.
"Ini harus dilakukan percepatan dan eksekusi, karena kemarin ada banyak campur tangan TGUPP, namun SKPD tidak berani ngomong. Ini persoalannya,” kata dia.
