Palangkaraya, Gesuri.id - Ketua DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit K Yunianto mengatakan hasil reses dewan harusnya menjadi acuan dalam penganggaran serta disinkronkan dengan hasil Musrenbang yang dilakukan eksekutif dan tercermin pada APBD.
"Hasil reses dewan juga perlu diakomodir karena isinya aspirasi masyarakat. Sesuai Perda yang ada 30 persen program dalam APBD harus berasal dari hasil reses," kata Sigit di Palangkaraya, Selasa (19/2).
Baca: Steven Reses di Kebon Bawang, Warga Minta Saluran Air dan OR
Untuk itu, dia pun meminta pemerintah kota terutama instansi teknis dapat serius, selektif dan akurat dalam menyusun skala prioritas pembangunan kota yang didasarkan hasil reses dan Musrenbang.
Pernyataan tersebut diungkapkan politisi PDI Perjuangan itu terkait pelaksanaan musrenbang yang tengah dilaksanakan Pemerintah Kota Palangkaraya.
"Apalagi melihat kondisi terbatasnya anggaran yang dimiliki, maka jajaran pemerintah kota harus sangat selektif menentukan program prioritas tahun mendatang," kata Sigit.
Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin mengatakan seluruh SOPD yang ada di kota setempat dapat cermat dan teliti merencanakan program kerja 2020.
Berdasarkan perda usulan musrenbang dan reses harus terakomodir 30 persen. Untuk itu saya minta SOPD dapat melaksanakan usulan yang telah disetujui dilaksanakan 2019 dengan baik," kata Fairid.
Baca: Reses, Yoseph Tinjau Sawah Kekeringan & Selokan Penuh Sampah
Dia pun mengakui bahwa jumlah usulan yang disetujuai tersebut belum menjangkau seluruh keinginan masyarakat. Hal itu karena terbatasnya anggaran yang dimiliki pemerintah kota.
"Meski demikian, usulan musrenbang dan reses yang disetujui tersebut masuk skala prioritas karena melewati sejumlah tahapan dan seleksi berjenjang dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota," ujarnya.
