Jakarta, Gesuri.id - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melaporkan capaian e-katalog atau katalog elektronik yang hingga 10 Oktober 2022 telah mencapai 1,5 juta produk saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Jumat.
Hendi, sapaan akrab Hendrar Prihadi, menjelaskan dalam pertemuan tersebut Presiden juga memberikan arahan tentang upaya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).
Baca: Said Minta Polri Segera Berbenah Diri
"Presiden sangat concern dengan upaya peningkatan PDN melalui Katalog Elektronik, beliau memberikan arahan agar apapun kendalanya bisa dikomunikasikan kepada beliau untuk segera terwujud ekonomi yang berkembang baik di negara kita karena produk lokal bisa dipakai dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," katanya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/10).
LKPP mencatat hingga 10 Oktober 2022, jumlah produk pada katalog elektronik sudah mencapai 1,5 juta produk dari 19.393 pelaku usaha usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) yang tergabung dengan total transaksi sebesar Rp57,4 triliun.
Jumlah tersebut sejatinya sudah melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 1 juta produk.
Optimalisasi pengadaan melalui e-katalog diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil dan koperasi (UMK-Koperasi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Baca: Hendi Siap Kebut Proses Penyusunan RUU PBJP
Hendi juga melaporkan program kerja prioritas LKPP 2022-2023 mendatang yang meliputi, penyusunan RUU PBJ Publik, optimalisasi katalog elektronik, percepatan proses pengadaan Pemilu, serta revisi kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Integrasi Data.
Lebih lanjut, Hendi mengatakan belanja pemerintah melalui katalog elektronik juga dimanfaatkan untuk proses pengadaan pada pemilu. Dalam persiapannya, dibutuhkan penetapan spesifikasi kelengkapan pemilu agar dapat dimasukkan ke dalam katalog elektronik.
Hal ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses pengadaan pemilu, mengingat kegiatan tersebut dilakukan secara rutin setiap lima tahun dan dilakukan di seluruh Indonesia.
