Tulang Bawang, Gesuri.id - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan H. KRH. Henry Yosodiningrat, SH. MH. mengaku prihatin atas kondisi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Hal itu ia ungkapkan setelah menjadi Pembicara dalam Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bersama Bawaslu di Tulang Bawang.
"Setelah selesai Kegiatan Sosialisasi UU No 7 Tahun 2017, saya berkunjung ke Kantor Bawaslu Tulang Bawang, Lampung. Kondisi Kantornya sangat tidak layak sebagai sebuah Lembaga Negara yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu, sebuah hajat nasional yang penting," ungkap Henry, Sabtu (26/1/2019).
Henry langsung menghubungi Ketua Bawaslu RI, dan jawabannya terkait anggaran tersebut tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat.
"Saya menyarankan kepada Bawaslu untuk mengajukan anggaran dalam rapat DPR, khusus untuk kantor Bawaslu daerah. Jangan hanya gajinya saja yang dari pusat tapi anggaran untuk kantornya tidak. Harapannya agar anggaran Bawaslu juga terpusat secara keseluruhan," ujar Henry.
Dalam pantauan Henry, kondisi lantai di Kantor Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang dari semen kasar yang dilapisi dengan plastik. Setelah dilapisi sepertTerlihat seperti keramik. Tapi bukan.
"Kursi rapat plastik warna hijau, sama dengan kursi di warung-warung makan pinggir jalan. Ditambah lagi ruang rapat yang sangat pengap, sehingga para pegawai di dalamnya harus berdesak-desakan. Sofanya pun ," kesal Henry.
Wakil Rakyat dari Daerah Pemilihan Lampung II yang salah satunya meliputi Kabupaten Tulang Bawang itu menyayangkan kondisi kantor Bawaslu seperti itu. Padahal, menurut dia, anggaran Penyelenggaraan Pemilu itu hingga Triliunan Rupiah.
"Ujung tombaknya disitu. Bawaslu penyelenggara dan pengawas. Sebuah Lembaga Negara yang dibentuk Undang-Undang. Mempunyai tugas sebagai tonggak demokrasi," tegas Henry.
Selain itu, ia pun juga berharap, setidaknya ada kepedulian dari Pemerintah Kabupaten atas kondisi ini. "Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang bisa menyediakan aset yang dimiliki untuk menunjang fasilitas kantor Bawaslu," tambah Henry.
Sebagai sebuah Lembaga Negara yang strategis fungsi dan perannya, Bawaslu mempunyai tugas sebagai tonggak demokrasi. Untuk itu, perlu perhatian yang khusus.
"Kalau kita mau pelaksanaan Pemilu yang baik, dibutuhkan prasarana penunjang yang baik. Salah satunya Kantor Bawaslu ini. Saya kira di Kabupaten / Kota lain di Indonesia, Kantor Bawaslu dan KPU juga masih banyak yang tidak layak sebagai sebuah kantor dari Lembaga Negara," demikian Henry Yoso.
