Jakarta, Gesuri.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Ihsan Yunus, mempertanyakan beberapa poin terkait penanganan pandemi Covid-19.
Antara lain, ia menyinggung Tupoksi Ketua Gugus Tugas Covid–19 yang belum optimal dijalankan.
Baca: Jangan Ada Oportunis di Tengah Perjuangan Melawan Corona
Pasalnya, ia menilai kewenangan Ketua Gugus Tugas Covid-19 dapat diimplementasikan secara lebih baik. Ihsan mencontohkan untuk pengadaan segala barang terkait penanganan Covid-19, dimana meski pengadaannya mutlak kewenangan Kementerian Kesehatan, ia mendorong Ketua Gugus Tugas untuk mempercepat pengadaannya dan tepat sasaran.
"Ini juga berlaku soal distribusi Alat Pelindung Diri (APD) ke daerah yang ternyata belum langsung masuk ke rumah sakit. Saya minta Pak Doni untuk langsung berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar APD langsung dapat didistribusikan ke rumah sakit,” tukas Ihsan dalam siaran persnya diterima Gesuri, Selasa (7/4).
Sebelumnya pada Senin (6/4), Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Doni Monardo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Rapat yang dipimpin langsung Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, ini dilakukan dengan model konferensi video di masa pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah.
Ihsan juga mencatat beberapa temuan dalam penanganan Covid-19 di lapangan.
Baca: Jokowi Diminta Ubah Status Imbauan Jadi Perintah Tidak Mudik
“Saya juga mencatat belum jelasnya SOP yang ada ketika orang terindikasi sebagai carrier Covid-19. Misalnya adalah jangka waktu tes swab yang cukup memakan waktu padahal dia jadi syarat untuk masuk ke rumah sakit rujukan. Beberapa warga senior kita keburu berpulang sebelum ada hasil apakah dia positif atau tidak,“ lanjut Ihsan lagi.
Ihsan kemudian menggarisbawahi masuknya banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) lewat Batam dan sulit ditelusuri tujuan akhirnya di Indonesia serta ketersediaan Klorokuin yang makin menipis.
Ihsan menutup gilirannya dengan menyampaikan dukungan penuh Komisi VIII terhadap Gugus Tugas Covid-19 dan berbagai instansi yang berkoordinasi di dalamnya.
“Pak Doni, di forum ini, kami sampaikan komitmen penuh kami untuk mendukung Bapak dan teman-teman di lapangan. Sesuai fungsi DPR RI, kami akan selalu mendukung pemerintah agar dapat leluasa bekerja, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Kami juga mendukung gugus tugas agar dapat selalu menjalankan kewenangannya secara optimal bahkan apabila perlu diperluas. Kami tidak ingin gugus tugas hanya sekadar menjadi kantor penghubung,” pungkasnya.
