Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah mengatakan tawaran bantuan menyisir APBD dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak pernah direspon atau disambut.
Baca: Ahok: Rincian Komponen Riil Harus Masuk dari Awal
Ima Mahdiah menceritakan, pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), draft Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga KUA-PPAS sudah diunggah dalam situs resmi Pemprov DKI, apbd.jakarta.go.id.
Sehingga, DPRD DKI maupun publik bisa melihat anggaran yang diusulkan Pemprov DKI untuk diterapkan tahun depannya.
Berbeda di era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Akses KUA-PPAS hingga satuan harga ketiga ditutup. Bahkan, DPRD DKI saja belum mendapatkan anggaran hingga komponen anggaran.
“Jadi draft RKPD, lalu tahun 2017 sudah KUA-PPAS. Ini kan kita masih bisa memonitor, publik juga bisa melihat. Sedangkan sekarang, kita sebagai dewan untuk saat ini, belum dikasih,” kata Ima Mahdiah DPRD DKI, Jakarta, Kamis (31/10).
Sebetulnya, lanjut Ima Mahdiah, kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak sanggup melakukan penyisiran anggaran, DPRD DKI siap membantu. Hal itu karena fungsi dewan adalah melakukan pengawasan terhadap anggaran daerah.
“Sebetulnya kalau mereka tidak sanggup, kita bersama bagi-bagi kerjaan. Kan kita juga pengawas,” ujar Ima Mahdiah.
Diungkapkan lagi, saat era BTP, ada tim internal yang melakukan pengawasan dan penyisiran anggaran. Sehingga penyusunan anggaran benar-benar detail. Melihat di era Anies Baswedan, tidak ada tim khusus untuk menyisir anggaran meski sudah ada Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Fraksi PDI-P sempat menawarkan bantuan untuk menjadi tim penyisir anggaran. Namun, tak ada respons apa pun dari Anies Baswedan.
“Tergantung eksekutifnya sih. Makanya kemarin kita juga menawarkan ke Pak Anies. Kalau memang TGUPP tidak bisa menyisir, kita (Fraksi PDI-P) bisa bantuin untuk itu. Namun, belum ada jawaban (dari Anies),” papar Ima Mahdiah.
Baca: Anies Tak Bisa Menafikan Sistem Anggaran Warisan Ahok
Ditegaskan sekali lagi, transparansi anggaran sudah dilakukan BTP. Terlihat dari 2016, BTP sudah mengunggah dari draft RKPD sampai KUA-PPAS.
“Kalau zamannya bapak (BTP) sudah dari 2016. Artinya anggaran untuk 2017 sudah mulai diupload bahkan dari RKPD hingga KUA-PPAS,” tuturnya.
